LAMONGAN - Keamanan dan ketertiban di lapas/ rutan menjadi salah satu prioritas utama Kanwil Kemenkumham Jatim. Untuk memastikan keadaan kondusif, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati menggelar forun komunikasi dengan WBP di Lapas Lamongan sore ini (21/5). Para pimti menyerap langsung aspirasi dari WBP terkait seluruh persoalan yang dihadapinya.
Kegiatan sore inu sebagai tindak lanjut Surat Edaran Dirjenpas Nomor PAS-501.PK.02.10.03 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan. Kakanwil didampingi Kadiv Administrasi Haris Sukamto dan Kadiv Yankumham Hajerati dan jajaran. Rombongan diterima langsung Kalapas Lamongan Ignatius Gunadi.
Para pimti langsung terjun ke blok-blok hunian. Menghampiri langsung WBP. Susy bertanya tentang layanan dasar yang harus dipenuhi lapas. Seperti air bersih, makanan, ruang hunian hingga pengajuan remisi. "Ada tidak layanan yang bayar? Ada pungli tidak di sini?" Tanya Susy kepada Yosep Tri Antoni salah seorang WBP.
Yosep dan beberapa WBP lain yang hadir dalam forum santai di halaman blok hunian itu mengaku bahwa semua layanan di Lapas Lamongan gratis. "Jangan karena ada kalapas saja bilang yang bagus-bagus," ujarnya. "Tidak bu, memang tidak ada bayar apapun di sini," sahut beberapa orang WBP.
Namun, Yosep mengeluhkan kondisi air di lapas. Menurutnya, selama 1,5 gahun di lapas, airnya kerap kotor. Menyebabkan dirinya menderita sakit kulit. "Airnya agak keruh bu, jadi kami banyak yang menderita sakit kulit," keluhnya.
Mendengar hal tersebut, Susy berjanji akan segera mencarikan solusi. Dia meminta pihak Lapas untuk segera menghubungi pihak terkait agar solusi yang didapat lebih optimal.
Sementara Ignatius mengakui bahwa air bersih menjadi salah satu persoalan klasik Lapas Lamongan. Kondisi geografis Lamongan yang gersang membuat pihak Lapas tidak bisa berbuat banyak. Pihak Lapas, lanjut Ignatius, sudah pernah membuat sumur bor sedalam 80 meter. Namun, belum juga menemukan air. "Saat ini kami sudah berusaha memanfaatkan air PDAM, tandon dan air sumur yang ada," terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
