SURABAYA – Kolaborasi dan Sinergi Kanim Tanjung Perak sebagai UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim dengan pihak Pasar Atom Mall untuk mendirikan Unit Layanan Paspor (ULP) akhirnya punya landasan hukum. Hari ini (21/6) kedua belah pihak menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerjasama pembangunan ULP di Pasar Atom Mall.
Penandatangan MoU tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkumham Jatim. Kanim Tanjung Perak diwakili langsung kepala kantor Romi Yudianto. Sedangkan pihak Pasar Atom Mall diwakili Mayjen TNI (purn) Halim Antawira Hermanto selaku Dirut PT Senopati Perkasa yang menaungi pasar yang jadi salah satu ikon kota pahlawan itu. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kakanwil Susy Susilawati, para kadiv, perwakilan UPT Korwil Surabaya serta manajemen Pasar Atom.
Dalam sambutannya, Susy menjelaskan bahwa pembukaan ULP baru ini adalah sebagai pengganti ULP di Gresik. Karena kerjasama dengan Pemkab Gresik sudah selesai. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya untuk memenuhi tuntutan publik. “Dimana pelayanan itu harus ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau publik,” tuturnya.
Susy menyampaikan terima kasihnya kepada Pasar Atom. Karena bisa mengakomodir pihaknya dengan memberikan fasilitas secara cuma-Cuma. Gratis. “Ini prestasi bagi Kanim Tanjung Perak karena untuk kedua kalinya bisa meyakinkan stakeholder untuk memberikan peluang kepada Kemenkumham. Berkiprah di sana secara gratis. Semoga berkontribusi positif bagi kedua belah pihak,” ucap Susy.
Untuk itu, dia yakin setelah MoU ini dan ULP resmi dibuka, akan banyak mall lain yang akan mau meniru langkah yang sama. “Selama ini, kami membuka ULP dimanapun selalu penuh. Keinginan masyarakat untuk buat paspor masih sangat tinggi, terutama untuk keperluan ibadah,” ujarnya.
Nantinya, pihak Pasar Atom akan memberikan stan seluas 200 meter persegi, listrik dan beberapa perabotan secara gratis. Jam pelayanan akan menyesuaikan dengan operasional Pasar Atom yaitu pukul 10.00 – 18.00. Rencananya, pada Juli 2019 nanti, layanan sudah bisa dibuka untuk publik. (Humas Kemenkumham Jatim)
