SURABAYA - Untuk melindungi aset kreatif yang dibuat masyarakat diperlukan perlindungan kekayaan intelektual. Untuk mensosialisasikan hal tersebut, Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan seminar Protection Of Intellectual Property In Digital Era hari ini (25/6) di Hotel Vasa Surabaya.
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Erni Widhyastari dalam sambutannya menjelaskan bahwa Era Industri 4.0 yang menuju Era Industri 5.0, Kekayaan Intelektual sangat berperan besar untuk mendorong kemajuan dan inovasi. Sistem KI juga dapat mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. “Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka KI dapat dicuri oleh pihak lain atau yang dikenal dengan istilah IP Stolen,” jelasnya.
Ada beberapa cara terjadinya pencurian terhadap KI, diantaranya Pencurian dari dalam yaitu melalui seorang karyawan yang berhenti bekerja pada suatu perusahaan dengan informasi sensitif atau rahasia ketika diberhentikan dari perusahaan.
Berikutnya Pencurian KI dari luar, dapat dicontohkan jika orang dari luar perusahaan meretas kedalam sistem perusahaan. Selanjutnya adalah pencurian KI dilakukan oleh orang luar dengan melibatkan karyawan untuk membantu perbuatan tersebut.
Untuk menghindari kehilangan data dan melindungi daripencurian kekayaan intelektual, terdapat enam langkah yang perlu dilakukan oleh kreator yakni Memprioritaskan Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Rahasia Dagang, Mengidentifikasi Aset Data Paling Berharga, Melindungi Aset tersebut, Mengantisipasi kemungkinan tindakan kriminal, Meningkatkan Kesadaran Karyawan. “Dan yang terakhir adalah Investasi melalui solusi perlindungan data yang kuat,” jelasnya.
Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir adalah JFT Perancang Perundang-undangan Kanwil Jatim, Kejaksaan, MA dan Pemda terkait. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya>>
Foto Lainnya>>