SURABAYA - Pelayanan publik yang prima saat ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Kanwil Kemenkumham Jatim. Dalam upaya mengoptimalkan layanan publik tersebut hari ini (11/7), Tim Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham mengadakan Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) seluruh Satker jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim.
Tim dari Biro Perencanaan dipimpin Kasubag Sistem Prosedur dan Metoda Rosi Christiani dan JFU Surohmat Fai. Sebanyak 63 Satker di evaluasi Pedoman Standar Pelayanan Publiknya, Rosi mengungkapkan masih ada beberapa kekurangan dalam penerapan pedoman SPP. Terdapat 14 komponen pelayanan terbagi di 8 manufacture dan 6 service delivery. “semua elemen tersebut harus terpenuhi dan menjadi standar tiap satker dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rosi.
Sementara itu Kabag Penyusunan Program dan Humas Meirina Saeksi menerima masukan hasil evaluasi untuk dijadikan acuan dalam menerapkan pedoman yang tepat sasaran kepada seluruh Satker. Selama ini, alur layanan publik di semua satker telah berjalan sesuai SOP. Hanya saja tiap satker harus memiliki buku pedoman SPP ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya>>
