MOJOKERTO - Raker Evaluasi Kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim Semester I 2019 Juga dimanfaatkan untuk melakukan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan Y Ambeg Paramartha diundang secara khusus untuk membagikan ilmunya. Ambeg menegaskan agar tim pembangunan ZI tidak hanya berkutat untuk memenuhi aspek administratif saja untuk meraih predikat WBK/ WBBM.
Hal itu disampaikan Ambeg pagi ini (26/7). Dia berbicara di depan para pimti pratama, kepala UPT dan pejabat struktural kanwil. Kegiatan yang diadakan di Aula Royal Trawas Hotel itu berlangsung gayeng.
Pasalnya, baik peserta maupun pemateri mengenakan jaket dan celana jeans. Memang, menurut Kakanwil Susy Susilawati, pemakaian dresscode yang santai ini bertujuan untuk membuat suasana lebih cair. Namun, dengan kinerja yang tetap tinggi. "Kalau sebelumnya baju kotak-kotak identik dengan pekerja keras, untuk jaket jeans ini berarti kinerja kita harus lebih keras, cerdas dan tuntas," terangnya.
Sedangkan Ambeg menekankan bahwa, jika dilihat dari statistik pencapaian, secara umum, jumlah 13 UPT Kemenkumham yang meraih meraih predikat WBK belum bisa dibanggakan. Pasalnya ada sekitar 800 UPT yang belum meraih predikat itu. Bahkan ada yang belum mengarah ke sana.
Secara kualitas, Ambeg berharap WBK/ WBBM tidak hanya menjadi predikat. Tapi juga jadi pola kerja, kelakuan dan budaya kerja. Pembangunan ZI, menurut Ambeg, bukan pekerjaan saru orang. Tapi semua anggota organisasi. Bekerja bersama. Bukan sama-sama bekerja. "Setiap pokja harus saling mengetahui dan memahami setiap perubahan yang dilakukan," tegasnya.
Ambeg berharap agar WBK bisa diartikan secara lebih luas. Bukan sekedar perbaikan sarana prasarana atau pemenuhan administratif. Sehingga, predikat bukan yang utama. "Tapi ketika proses ini terinternalisasi, itulah yang menjadi ukuran keberhasilan," tegasnya.
Ambeg pun berharap agar sepulang dari raker, para peserta bisa melakukan penguatan terhadap staf secara berkelanjutan. Tujuannya jelas, proses mewujudkan sistem birokrasi yang lebih baik. (Humas Kemenkumham Jatim)
