MADURA - Kanwil Kemenkumham Jatim berupaya memastikan program bantuan hukum bagi orang miskin disalurkan tepat sasaran. Untuk itu, Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin/Kelompok Orang Miskin Kanwil Kemenkumham Jatim melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Targetnya adalah para Penerima Manfaat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan di wilayah Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan itu dilaksanakan selama dua hari pada 23-24 Oktober 2019. Tim terdiri dari JFT Penyuluh Hukum yaitu Sukristiyanto, Dianita Hani Putri, dan Kurnia Indawati.
Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme wawancara dan pengisian kuisioner oleh para penerima bantuan hukum. Baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata.
Bagi penerima bantuan hukum perkara pidana, tim berkoordinasi dengan pihak lapas/ rutan terkait. "Sedangkan untuk penerima bantuan hukum perkara perdata, tim berkunjung langsung ke kediaman penerima bantuan hukum," Ujar Dianita.
Di kesempatan itu tim juga mendatangi masing-masing OBH terkait. Yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pengembangan Potensi Pemuda Ekonomi Kreatif di Bangkalan, OBH Nazhatut Thullab Sampang, Posbakumadin Sampang, dan Posbakumadin Pamekasan.
Tim menyampaikan sosialisasi kegiatan selanjutnya berupa addendum dan akibat hukum jika tidak melaksanakan reimbursment di tahun 2019 yang sesuai dengan kontrak awal. "Akibat hukum yang dimaksud adalah peralihan dana dari organisasi bantuan hukum yang tidak aktif kepada yang aktif," lanjutnya.
Kegiatan pengawasan, pemantauan, dan pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan guna terwujudnya tujuan dan target sasaran pelaksanaan bantuan hukum. Sesuai dengan perencanaan dan tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran bantuan hukum. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya>>
Foto Lainnya>>