MALANG – Jatim menjadi salah satu prioritas untuk mensukseskan program revitalisasi sistem pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami bahkan meminta secara khusus kepada Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono untuk mempercepat pembangunan Pondok Pengayoman di Ngajum.
Hal itu disampaikan Utami saat melakukan rapat terbatas secara teleconference dengan Kadiv Pemasyarakatan seluruh Indonesia pagi ini (6/11). Dalam arahannya, Utami meminta kepada seluruh kadivpas membuat suatu aktivitas nyata. Khusus kepada Jatim, utami meminta Pargiyono untuk terlibat aktif dalam mempercepat revitalisasi sistem pemasyarakatan. “Yaitu dengan mendukung dan mendorong Kalapas Malang agar segera menyelesaikan Pondok Pengayoman di Lapas Terbuka Ngajum,” terangnya.
Menurut Utami, pondok pengayoman bisa jadi lahan pertanian. Dampaknya yang lebih luas untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu juga bisa menjadi sarana edukasi dan wisata. “Karena daerah Malang Raya selama ini menjadi ikon wisata Jawa Timur,” tuturnya.
Selain itu, Utami memberikan apresiasi kepada seluruh kadivpas. Karena angka residivis dari tahun ke tahun menurun. Tahun 2019 ini jumlahnya sekitar 17 ribu. Dibandingkan sebelumnya pada tahun 2015 tercatat 30 ribu lebih. “Kerja luar biasa dari bapak ibu memimpin diwilayah masing-masing merupakan satu goal dari terselenggaranya pemasyarakatan,” terangnya.
Selain itu, capaian positif ini juga ditunjang dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil penjualan produk narapidana yang cukup signifikan. Sejak tahun 2016, perolehan PNBP berturut-turut adalah Rp 256 juta, Rp 2,9 miliar (2017), lalu Rp 7,6 miliar pada 2018 dan pada 2019 ini telah menyentuh angka Rp 8 miliar. “Akan terlihat capaian kerja kita jika angka residivis turun, gangguan keamanan ketertiban turun dan PNBP naik,” urainya.
Menanggapi instruksi tersebut, Pargiyono mengungkapkan siap menjalankan. Selama ini pihaknya telah membuktikan dengan suksesnya pembangunan Wahana Asimilisasi dan Edukasi di Tuban. Selain Malang, saat ini juga akan dibangun dengan konsep yang sama di Bojonegoro. “Kami selalu aktif menggandeng stakeholder khususnya pihak swasta untuk mendukung dan mempercepat program tersebut,” kata Pargiyono. (Humas Kemenkumham Jatim)
