SURABAYA – Tim evaluator Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM KemenPAN-RB juga meninjau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tanjung Perak diang ini (12/11). Instansi di bawah naungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak itu menjadi salah satu instansi di wilayah otoritas pelabuhan yang masuk program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK).
Tim yang diketuai oleh Kasubag Deputi RB KemenPan RB Galih Hadiwijaya tersebut ditemani oleh Kabid Perizinan & Informasi Keimigrasian Divisi Keimigrasian Taty Sufiani. Rombongan disambut Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian TPI Anggi Adriyudo yang didampingi Kepala TU Kanim Tj. Perak Verico Sandi. Selain itu para pejabat administrasi kanwil dan Kanim Tj. Perak juga hadir.
Usai mendapat kalungan bunga, Galih dan rombongan disambut dengan yel-yel dari para pegawai dengan penuh semangat. Sebagai bentuk apresiasi Galih yang didampingi otoritas pelabuhan Tanjung Perak tersebut menyalami satu-persatu para pegawai.
Galih kemudian menanyakan bagaimana Business Process TPI dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain proses pelayanan di kantor TPI itu sendiri, juga sempat ditanyakan bagaimana teknis pemeriksaan dan pengawasan keluar masuknya WNA/ WNI yang tiba dan pergi melalui jalur laut tersebut.
“Biasanya ada berapa kru dalam satu buah kapal dan apakah pernah ada masalah dengan ABKnya?,” tanyanya. Selain bertanya teknis pemeriksaan, Galih juga ingin mengetahui bagaimana proses laporan yang dibuat TPI dalam melaksanakan tusinya sehari-hari.
Untuk peningkatan kepercayaan publik, Galih memberi saran agar tidak lupa mencantumkan nomer pengaduan yang disebarkan ke agen di lapangan maupaun diatas kapal yang tiba. Menurutnya hal tersebut sangat penting mengingat bila terjadi keluhan terhadap imigrasi mereka memiliki wadah untuk menyalurkannya. “Degan memberikan transparansi maka pola pikir masyarakat akan semakin membaik,” jelasnya.
Sementara itu Anggi menjelaskan bahwa kru kapal yang pernah diperiksa paling banyak sekitar 25 awak kapal. “Rata-rata 10-15 orang dan selama ini belum pernah ada permasalahan terkait pemeriksaan dan pengawasannya,” katanya.
Laporan yang dibuat, lanjutnya, berupa laporan bulanan yang berisi diantaranya adalah jumlah kru, waktu kedatangan kapal, asal kapal dll. (Humas Kemenkumham Jatim)
