SURABAYA – Kawasan pariwisata yang ramah HAM menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Untuk itu Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya menyebarluaskan hal tersebut ke masyarakat. Salah satunya dengan mengadakan FGD bertajuk Pengarustamaan Hak Asasi Manusia dalam Industri Pariwisata Indonesia. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang dilaksanakan pada Selasa (11/26) di Hotel Royal Cendana Surabaya tersebut, dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati didampingi Kadiv Yankum dan HAM Hajerati dan Kasubid Pemajuan HAM Lusie Irawati.
Kegiatan bertajuk Multi Stakeholder Dialogue dan FGD tersebut dimaksudkan untuk menghimpun masukan dan gagasan terkait pengarusutamaan HAM dalam sektor industri pariwisata, khususnya kawasan pariwisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Dalam sambutannya Susy menerangkan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor yang efektif mendongkrak devisa negara. Karenanya kenyamanan pengunjung di kawasan pariwisata haruslah ramah Hak Asasi Manusia. “Selain kepastian hukum juga penegakan HAM harus berjalan seiring. Masyarakat tak boleh termarjinalkan demi atas nama investasi dan pembangunan,” tegasnya. Penegakan HAM lingkup korporasi sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun beberapa perusahaan ada yang belum menerapkannya atau bahkan baru mengenalnya. Padahal, penegakan HAM di perusahaan menjadi suatu keharusan di sejumlah negara.
Dan Untuk mensinergiskan kerjasama dan membangun kesepahaman antara aparatur negara, korporasi dan masyarakat sipil, perlu dilaksanakan diskusi-diskusi yang terarah dengan melibatkan berbagai sektor dalam merealisasikan industri yang berlandaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. “Terimakasih Elsam dan Ditjen HAM semoga dengan kegiatan ini bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam sektor perindustrian khususnya di Provinsi Jawa Timur,” ujarnya menutup sambutan. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya>>
