SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim terlibat aktif dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jatim Tahun 2020 hari ini (9/1). Kegiatan yang bertempat di Grand City Ballroom itu menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai pembicara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih. Dia didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Meirina Saeksi.
Mengawali pengarahan Firly menjelaskan terkait pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya tingkat kesejahteraan disuatu tempat dapat dinilai beberapa hal. Yaitu Indeks pembangunan manusia, Angka kemiskinannya, Angka pengangguran,
Angka kematian ibu melahirkan, Angka kematian bayi dan adanya ketimpangan pembangunan.
Dia menyarankan kepada gubernur, bupati dan walikota setelah dari rakor tersebut segera periksa kembali data dari enam indikator yang disebutkan tadi. ”Lakukan itu sebagai starting point untuk melangkah ke depan," jelasnya.
Ketua KPK juga menyinggung terkait Stranas Pemberantasan korupsi dimana menurutnya
ada tiga fokus terkait stranas.
Yaitu fokus terkait pelayanan publik dan tata niaga. Berikutnya Pengelolaan keuangan negara dan terakhir penataan Hukum dan RB. "Fokus tersebut dipilih karena rentan adanya tindak pidana korupsi," tuturnya.
Karenanya dia menghimbau agar menjauhi hal tersebut karena bila tersangkut korupsi maka sanksi yang diterima akan berat sekali. 'Sanksi sosial, sanksi ekonomi dan sanksi politik," jelasnya.
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM juga menjadi perhatiannya. Menurutnya ZI sebagai awal "Kemarin saya baru menghadiri pencanangan ZI di Kemenkumham," ujarnya mengapresiasi atas raihan 39 WBK dan 4 WBBM di jajaran kemenkumham. (Humas Kemenkumham Jatim)
