Usai dilaksanakan serah terima jabatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Krismono memberi pengarahan kepada para Kepala UPT di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Dalam pengarahan tersebut Krismono memberi penguatan terkait tusi yang menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu fokusnya adalah pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi. Menurutnya dasar dari berproses ZI menuju WBK adalah terbangunnya komitmen bersama. “Perlu saya ingatkan bahwa kita bukan sekedar mengejar predikat wbk, salah kalau hanya itu tujuan kita. Niat sesungguhnya adalah kita bersih dari korupsi. Tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan,” tegasnya. Namun Apabila dalam prosesnya ternyata predikat tersebut diraih maka kita wajib beryukur.
Komitmen ini, lanjutnya, berlaku juga hingga ke jajaran hal itu disebabkan bila satu satker saja bermasalah maka kantor wilayah bisa batal untuk meraih predikat WBK. Untuk membantu kinerja dalam proses menuju WBK ini salah satu komponen yang harus dikuatkan adalah bidang kehumasannya. “Saya minta masing-masing UPT punya Humas, Protokoler dan tim Kreatif. Ini penting karena sangat membantu kita dalam berkinerja,” terangnya. Untuk itu, lanjutnya, para Ka UPT harus bangga memiliki SDM yang memiliki kualitas baik dan berkompeten dalam bekerja. “Hingga bulan maret nanti, di 100 hari pertama di tahun 2020 saya ingin melihat kinerja apa yang sudah saudara lakukan. Kirimkan laporan kepada kami dengan pendokumentasian yang baik,” terangnya.
Dia juga mengingatkan kepada Kepala UPT yang disatkernya telah dibangun aplikasi, maka harus sering-sering dipantau sehingga inovasi-inovasi yang telah diciptakan tersebut berjalan dengan baik. “Jangan sampai ketika ada pimpinan datang untuk mencobanya ternyata tidak bisa digunakan,” tuturnya.
Diakhir pengarahan Kakanwil meminta agar seluruh jajaran kanwil jatim bekerja dengan cepat, bangun komitmen, perkuat sinergitas dan bentuk team work yang baik.(Humas Kemenkumham Jatim)
