SURABAYA – Di sela-sela kesibukannya menggelar SKD berbasis CAT untuk CPNS Kemenkumham 2020, para pimti pratama tetap menyempatkan diri menyusun strategi melaksanakan program dan target kinerja. Siang ini (5/2) Kakanwil Krismono yang baru menjabat selama sepekan langsung menjabarkan seluruh kebijakannya.
Rapat tersebut digelar di ruang sekretariat panitia daerah seleksi CPNS. Ada beberapa program prioritas yang dijabarkan Krismono di depan para kadiv dan pejabat struktural di divisi administrasi.
Prioritas pertama adalah terkait pembangunan SDM. Dengan berlandaskan corporate university, Krismono menekankan bahwa atasan langsung bertanggungjawab atas bawahannya. Jika ada pegawai yang berprestasi di UPT, bisa di perbantukan ke Kanwil maupun sebaliknya. “Pembinaan SDM harus terus menerus dilakukan. Karena Kemenkumham memerlukan SDM yang unggul seperti visi dan misi presiden,” tegasnya.
Selain itu, slogan Jatim PASTI HEBAT harus tetap kita kedepankan. Bahkan, harus didukung dengan budaya lain seperti guyub rukun, gotong royong dan saling menghargai. Selanjutnya, Krismono juga menyoroti keindahan fisik dari bangunan dan gedung perlu ditingkatkan. Anggaran yang ada harus dimaksimalkan. Mulai dari halaman depan, taman dan fasilitas pendukung lainnya. Terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Dalam rangka kontestasi WBK/ WBBM, bagi Kantor Wilayah dan UPT jajaran Kemenkumham Jatim wajib dilakukan semua persiapan. Mulai dari administrasi maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Krismono mengajak jajarannya untuk melakukan kunjungan ke Jogjakarta dalam rangka studi tiru proses pembangunan WBK. “Kita juga perlu mengagendakan teleconference dengan UPT pada Februari ini untuk membahas berbagai materi terkait visi misi presiden, arahan menteri dan sekjen hingga isu-isu aktual,” terangnya.
Sedangkan untuk menyambut pemilukada Serentak di 19 Kabupaten/ Kota di Jatim, perlu dilakukan cek dan ricek e-KTP bagi WBP. Mengingat e-KTP menjadi syarat mutlak sebagai DPT. Dia meminta jajaran yang terlibat untuk segera berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Dispendukcapil Kabupaten/ Kota setempat. “Di samping itu, para pimti juga harus segera berkoordinasi dengan forkopimda dan pimpinan media massa di Jawa Timur,” tutupnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
