SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim berupaya memastikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin bisa disalurkan dengan baik. Untuk itu, hari ini (15/5) Tim Pengawas Kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Daerah Jawa Timur menggelar evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.
Evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum di Jawa Timur itu dilaksanakan secara virtual dengan sambungan teleconference. Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Bidang Hukum Kemenkumham Jatim itu dipimpin Plt. Kabid Hukum Wiwit P Iswandari. Dia didampingi Kasubid Bantuan Hukum Gatot Suharto dan Tim Pengawas Daerah. Para direktur OBH se-Jatim mengikuti dari kantor masing-masing.
Dalam sambutannya, Wiwit menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena penyerapan anggaran untuk bantuan hukum masih sangat kecil. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 6,5 miliar, baru terserap sebesar 37% atau Rp. 2,45 miliar (data per 5 Mei 2020). Padahal, target penyerapan anggaran bantuan hukum pada semester I 2020 sesuai disbursement plan adalah 70%. “Untuk itu, kami memohon bantuan dari para direktur OBH untuk lebih mengoptimalkan kinerja sehingga penyerapan anggaran bisa lebih optimal,” ujar Wiwit.
Sementara itu, Gatot mengucapkan terima kasih kepada beberapa OBH yang telah melaksanakan penyerapan sesuai dengan aturan yang ada. Karena penyerapan menjadi salah satu indikator kenaikan akreditasi setiap OBH. Meski begitu, lanjut Gatot, masih ada saja OBH yang belum melakukan penyerapan anggaran sama sekali. Untuk bantuan hukum litigasi tercatat ada 6 OBH yang belum sama sekali mencairkan anggaran sedangkan untuk bantuan hukum non litigasi ada 24 OBH yang belum. “MoU yang sudah kita tanda tangani sudah menyebutkan pagu yang diterima setiap OBH, jadi sebisa mungkin rekan-rekan direktur bisa melakukan penyesuaian sehingga penyerapan anggaran bisa sesuai disbursement plan,” urai Gatot.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara tim pengawas dan direktur OBH. Tim pengawas berupaya mencarikan solusi terbaik agar OBH tidak kesulitan. (Humas Kemenkumham Jatim).
