SURABAYA - Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Berlanjut. Usai mengikuti acara pembukaan, para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jatim mengikuti pembekalan terkait administrasi publik dan pengelolaan keuangan.
Kelima pimti pratama terlihat sangat khusyuk mengikuti kegiatan tersebut. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo dan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto yang diwakili oleh Direktur Pelaksana Anggaran Sudarso menjadi narasumber utama.
Eko membuka paparannya dengan penekanan bahwa tidak ada negara yang maju tanpa ada sistem administrasi yang baik. Menurutnya, ada dua tantangan besar yang harus direspon dengan baik oleh pemerintah. Yaitu advance technology dan globalisasi. Keduanya akan menekan single country untuk merespon perkembangan regional dan global. “Keberhasilan reformasi administrasi yaitu governansi, institusi dan birokrasi menjadi prasyarat pembangunan nasional dan daerah,” terangnya.
Untuk itu, Eko menyebutkan perlu adanya perubahan institusi yang kuat dengan melakukan reformasi birokrasi. Namun, juga harus memperhatikan problem klasik perubahan yang ada di Indonesia, yaitu sustainbilitiy. “Yang diubah harusnya sistem dan budaya, sehingga tidak tergantung pada figur yang memimpin,” urainya.
Selain itu, digital governance mendesak direalisasikan. Kompleksitas pelayanan publik harus dibangun dengan memanfaatkan teknologi advance. Sebagai besar pelayanan publik harus sudah bisa diakses secara online seperti di Singapura dan Korsel. “Ini menjadi tantangan, bagaimana kita mendesain dan menciptakan ruang kerja digital dengan birokrasi yang dinamis, dan kebijakan yang adaptif serta berbasis pengetahuan, informasi juga teori,” ucapnya.
Sementara Sudarso menjelaskan perihal kebijakan pengelolaan anggaran di waktu pandemi. Dimana Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tidak dilakukan penilaian pada semester I dan II akan dilakukan lagi pada new normal. (Humas Kemenkumham Jatim)
