SURABAYA – Kemenkumham menggelar Apel Pegawai dalam rangka Penguatan ZI menuju WBK/ WBBM pagi ini (3/8). Menkumham Yasonna H Laoly menargetkan 70% dari 520 satker meraih predikat WBK/ WBBM dari KemenPAN-RB. Kemenkumham Jatim yang menyumbangkan 44 satker berkomitmen merealisasikan target tersebut.
Dalam apel yang dipusatkan di lapangan merah itu, Yasonna menjelaskan bahwa tahun lalu Kemenkumham mengusulkan 139 satker ke KemenPAN-RB untuk ikut dalam kontestasi WBK/ WBBM. Dari jumlah itu, 43 satker mendapat predikat WBK (39) dan WBBM (4). “Prestasi yang tidak jelek, tapi tahun ini kita harus tingkatkan capaian tersebut karena kita mengusulkan 520 UPT,” ujarnya.
Oleh karena itu, Menkumham menyatakan perlu dilakukan pematangan untuk memastikan sebanyak-banyaknya UPT yang mendapat predikat WBK/ WBBM. Minimal 70% satker di setiap wilayah bisa meraih predikat WBK/ WBBM. “Jika semua terealisai, masyarakat pasti akan merasakan bahwa pelayanan publik di Kemenkunham memang top markotop,” tegas Yasonna.
Yasonna meminta Seluruh tim kerja melakukan monitoring terhadap survei IPK/ IKM dan hasilnya harus menunjukkan tren positif. Sehingga saat penilai akhir TPN, apa yang dipersyaratkan bisa dipenuhi. Selain itu, pokja harus terus mengelola pengaduan dengan baik memantau terus aplikasi lapor. “Sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada dan bermanfaat untuk masyarakat, kita jadikan sebagai best practices standar pelayanan, sehingga kita dapat memastikan bahwa Kemenkumham memiliki standar pelayan prima,” pesannya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Jufri Rahman yang hadir dalam kegiatan memuji aksi Kemenkumham ini. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa Kemenkumham sangat serius dalam menjalankan reformasi birokrasi. Pembangunan ZI merupakan miniatur dari reformasi birokrasi. Tahun ini, ada 3.640 satker dari seluruh Indonesia yang diusulkan, Kemenkunham mencetak rekor dengan menyumbangkan 520 satker, mengalahkan rekor yang ada di kepolisian selama ini,” pujinya.
Pihaknya juga akan menggelar survei eksternal, sehingga dia berharap UPT jangan sampai gagal. Karena sebelumnya banyak yang gagal karena survei eksternal. Selain itu, kegagalan juga terjadi karena tidak sinkronnya penilaian dari TPI. “Sehingga saat dilakukan survei lapangan, kami kecewa. Tarik simpati masyarakat, dengan senyum dan terima kasih,” pesannya. (Humas Kemenkumham Jatim)
