MALANG – Kunjungan kerja Menkumham Yasonna H Laoly ke Jatim berlanjut. Sebelum kembali ke Jakarta, siang ini (16/9) Menkumham mampir ke Lapas I dan Kanim Malang serta Kanimsus Surabaya. Ketiganya sedang berjuang untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Satker pertama yang dikunjungi adalah Lapas I Malang. Yasonna meninjau Museum Pendjara Lowokwaroe yang telah disulap menjadi sarana edukasi bukti sejarah Lapas Malang yang berdiri sejak 1918. Dia mengapresiasi perubahan fisik yang cukup signifikan. “Ini sudah jadi tuntutan masa kini bahwa Lapas merupakan sebuah tempat yang jauh dari kesan angker,” ujar Yassona.
Sebagai salah satu satker yang diusulkan WBBM, Lapas Malang terus berbenah untuk memberikan yang terbaik dalam mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat. Inovasi demi inovasi terus dilahirkan untuk menunjang pelayanan. "Kami ingin yang terbaik demi hasil yang maksimal kepada pengguna jasa layanan," ungkap Agung Krisna
Setelah dari Lapas Malang rombongan bergeser ke Kanim Malang. Disini Mankumham disuguhi Yel-Yel oleh Tim Kreatif WBK Kanim Malang. Ruang layanan yang asri dan teduh jadi andalan jajaran yang dipimpin Ramdhani. Di hadapan rombongan Menkumham, alumnus Akademi Imigrasi angkatan IV tersebut memaparkan komitmen jajarannya untuk fokus meraih predikat WBK tahun ini. “Kami all out untuk meraih predikat tersebut,” tegas Ramdhani.
Terakhir Menkumham menyempatkan singgah di Kanimsus Surabaya. Satker yang telah meraih gelar WBK pada 2019 itu terus meningkatkan inovasi dalam pelayanan. Salah satunya eazy passport. Kakanimsus Surabaya Is Edi Ekoputranto menjelaskan kelebihan dari eazy passport ini adalah pihak Imigrasi turun langsung hingga tingkat kecamatan. Bahkan hingga pelosok kelurahan untuk menjaring pemohon baru. “Ini kami lakukan agar pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk membuat paspor,” ungkap Is Eko.
Dia menambahkan sarana pendukung eazy passport adalah mobil kelililing yang telah disulap jadi ruang layanan mobile. “Hal ini agar sarana dan pra sarana pendukung pembuatan paspor tetap memadai,” tambah Is Eko. (Humas Kemenkumham Jatim)
