MOJOKERTO - Untuk menyamakan persepsi penerapan dan pengawasan kepatuhan terhadal Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Kanwil Kumham Jatim mengadakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPWN & MPDN). Kegiatan yang dipusatkan di Grand Whiz Hotel Trawas itu dibuka oleh Kakanwil Krismono hari ini (6/4).
Krismono didampingi Kadiv Yankumham Subiyanta Mandala. Dari pihak notaris nampak Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jatim Machmud Fauzi. Serta perwakilan akademisi serta para peserta 18 MPD se-Jatim.
Dalam Rakor ini membahas tentang mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kemenkumham telah menerbitkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, dipandang perlu menetapkan suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi PMPJ.
Dalam sambutannya, Krismono menegaskan kembali bahwa pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan PMPJ oleh notaris juga merupakan tanggung jawab MPWN. Sehingga MPWN tidak perlu galau akan adanya penolakan dari insan notaris. Karena setiap notaris adalah gate keeper dalam lalu lintas bisnis dan mereka semua sebenarnya telah bersumpah saat pengangkatannya. "Saudara-saudara juga harus yakin bahwa semua yang Saudara lakukan adalah dalam rangka menciptaan ekosistem bisnis yang kondusif, kompetitif, berkepastian dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera toto tentrem kertorajarjo gemah ripah loh jinawi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, kakanwil juga memberikan penghargaan kinerja terbaik kepada MPDN. Yaitu Pertama MPDN Kabupaten Sidoarjo. Diikuti MPDN Kota Surabaya dan ketiga MPDN Kabupaten Lamongan. Kakanwil berharap ke depan dengan adanya penghargaan ini dapat memacu para MPDN yang lainnya agar selalu semangat meraih kinerja yang terbaik. (Humas Kumham Jatim)
