SURABAYA - Kanwil Kumham Jatim terus mendorong terciptanya Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM). Tidak hanya sekedar pemenuhan saja. Melainka juga menhasilkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penilaian P2HAM yang lebih efektif dan efisien berbasis TI.
Untuk mencapai hal tersebut, Kanwil Kumham Jatim mengutus jajarannya untuk mengikuti bimbingan teknis bagi operator aplikasi P2HAM hari ini (17/6). Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM itu digelar secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator P2HAM dari 33 kanwil serta operator dari UPT. Dari Jatim, para operator didampingi oleh Kepala Bidang HAM Wiwit P Iswandari.
Dirjen HAM Mualimin Abdi dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan HAM merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga sudah seharusnya menjadi kegiatan prioritas dalam proses pelayanan publik. Diharapkan dengan kegiatan bimtek ini seluruh operator yang mengunggah data dukung P2HAM dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. "Yang paling penting adalah adanya komunikasi dan koordinasi dengan pihak Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM," terang Mualimin.
Sedangkan Wiwit menjelaskan bahwa setiap progres dari kegiatan yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM selalu dilaporkan secara tertulis melalui Aksi HAM daerah. Termasuk pemenuhan dalam proses pelayanan publik berbasis HAM.
Dia menguraikan bahwa dimensi HAM lebih luas daripada dimensi apapun. Sehingga lembaga yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM menjadi indikator yang dipertimbangkan untuk mendapatkan predikat P2HAM. "Predikat WBK/ WBBM diberikan kepada lembaga yang melaksanakan pelayanan publik tanpa KKN sedangkan P2HAM mengutamakan pelayanan publik yang non diskriminatif terhadap kelompok rentan," tuturnya. (Humas Kumham Jatim)
