SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar apel pagi di lapangan kantor wilayah, Senin (11/8). Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu (JFT), jabatan fungsional umum (JFU), calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), serta peserta magang.

Kanwil Kemenkum Jatim Gelar Apel Pagi, Bahas Persiapan Evaluasi Survei 3AS

SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar apel pagi di lapangan kantor wilayah, Senin (11/8). Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu (JFT), jabatan fungsional umum (JFU), calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), serta peserta magang.

Bertindak sebagai pembina apel, Penyuluh Hukum Madya Ike Primadona Widyasoka mengawali arahannya dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta apel. Ia kemudian menginformasikan bahwa pada pekan ini akan ada kunjungan tim Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum.

“Kunjungan ini akan berfokus pada evaluasi hasil pelaksanaan survei 3AS semester I. Saya berharap persiapan dilakukan secara matang agar kegiatan dapat berjalan baik dan lancar,” ujar Ike.

Selain menyoroti persiapan evaluasi, Ike juga mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kerapian dan kebersihan ruang kerja. Menurutnya, lingkungan kerja yang tertata akan memberi dampak positif pada produktivitas.

Ia menutup arahannya dengan pesan agar seluruh pegawai senantiasa menjaga kesehatan

“Tidak kalah penting, jaga kesehatan masing-masing. Tubuh yang sehat akan membuat kita lebih optimal dalam melaksanakan tugas,” ucapnya.

Apel pagi menjadi salah satu momentum rutin bagi jajaran Kanwil Kemenkum Jatim untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, serta menyampaikan arahan strategis kepada seluruh pegawai.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SURABAYA – Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Muhammad Akram, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Jawa Timur pada Kamis (7/8). Kunjungan ini dimanfaatkan untuk membahas isu-isu strategis seputar perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada).

Dikunjungi Sekretaris Ditjen PP, Kemenkum Jatim Soroti Rendahnya Implementasi Hasil Harmonisasi Raperda

SURABAYA – Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Muhammad Akram, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Jawa Timur pada Kamis (7/8). Kunjungan ini dimanfaatkan untuk membahas isu-isu strategis seputar perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dihadiri pula oleh tim perancang peraturan perundang-undangan.

Diskusi diawali dengan pembahasan tantangan yang dihadapi perancang peraturan di daerah, terutama dalam mendorong terciptanya regulasi daerah yang berkualitas. Dalam kesempatan itu, Haris menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya tingkat pemanfaatan hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil.

“Selama ini, sekitar 70 hingga 80 persen hasil harmonisasi rancangan peraturan daerah tidak digunakan dalam naskah final yang disahkan. Ini tentu sangat kami sayangkan,” ujar Haris.

Ia juga menekankan perlunya dukungan dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan untuk memperkuat posisi Kanwil dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, pelibatan lebih substansial akan memberikan jaminan kualitas dan keselarasan regulasi dengan norma hukum nasional.

Menanggapi hal tersebut, Akram menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti berbagai isu yang diidentifikasi di Jawa Timur. Ia mengakui bahwa keterlibatan perancang dalam berbagai tahapan penyusunan perda – mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga harmonisasi – sudah berjalan baik, namun masih perlu penguatan dari segi proses dan pelaksanaan.

“Apa yang terjadi di Jawa Timur bisa menjadi masukan penting untuk perbaikan sistem secara nasional. Optimalisasi peran perancang jelas menjadi kunci untuk menghasilkan regulasi yang lebih akuntabel dan aplikatif,” kata Akram.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun sistem regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan pentingnya Naskah Akademik sebagai dasar Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (7/8). Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto berharap dapat mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan implementatif.

Kemenkum Jatim Tekankan Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembahasan 5 Raperda Inisiatif DPRD Probolinggo

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan pentingnya Naskah Akademik sebagai dasar Perancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (7/8). Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto berharap dapat mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan implementatif.

Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dalam sambutannya menyatakan bahwa peraturan daerah tidak cukup hanya didasari opini atau teori, namun harus melalui proses kajian ilmiah yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

“Perda adalah bentuk political will yang harus dirumuskan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis,” tegas Haris.

Dalam kesempatan tersebut, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jatim memaparkan hasil penyusunan lima naskah akademik dan Raperda yang merupakan inisiatif dari masing-masing komisi di DPRD Kabupaten Probolinggo. Kelima Raperda tersebut meliputi:
- Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren
- Penyelenggara Pemakaman
- Tata Kelola Produk Unggulan Daerah
- Pengelolaan Jaringan Utilitas
- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyusunan dilakukan melalui penelitian dan kajian komprehensif terhadap kondisi empiris di daerah, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan dasar hukum pembentukan peraturan.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya sinergi antara penyusunan naskah akademik dan Raperda agar proses legislasi berjalan lebih efisien dan substansi yang dihasilkan selaras dari awal hingga tahap pengundangan.

“Kami berharap agar Kanwil Kemenkum Jatim dapat terus dilibatkan, setidaknya diberikan laporan perkembangan hingga peraturan ini ditetapkan dan diundangkan,” ujarnya.

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma beserta jajaran pimpinan dan anggota dewan, sekretaris dewan, serta para kepala perangkat daerah setempat. Kadiv P3H, Titik Setiawati memimpin 12 anggota Perancang Perundang-undangan yang akan bahu membahu merancang naskah akademik. Para peserta menyambut baik penyusunan awal ini dan diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam forum diskusi lanjutan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Jatim dalam menjalankan fungsi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang aspiratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melantik dan mengambil sumpah sumpah 23 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kamis (7/8). Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto menekankan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

Lantik dan Ambil Sumpah 23 PPNS, Kemenkum Jatim Tekankan Profesionalitas

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melantik dan mengambil sumpah sumpah 23 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kamis (7/8). Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto menekankan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

Kegiatan berlangsung di Aula Raden Wijaya itu juga sekaligus mengambil sumpah terhadap tiga notaris pengganti dan dua pemohon pewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Haris Sukamto menegaskan bahwa pengambilan sumpah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan janji moral dan tanggung jawab hukum yang harus dipegang teguh selama masa jabatan.

Kepada para pemohon pewarganegaraan yang telah disumpah, Haris menyampaikan bahwa keputusan menjadi Warga Negara Indonesia merupakan bentuk kecintaan terhadap tanah air. Mereka kini memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai WNI, termasuk menjaga persatuan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Sementara kepada para PPNS yang baru dilantik, Haris berpesan agar menjalankan tugas dengan profesional, adil, dan berintegritas. Menurutnya, PPNS merupakan ujung tombak penegakan hukum pidana yang dituntut bekerja tanpa pandang bulu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepada notaris pengganti, Haris menekankan pentingnya menjaga integritas dan akurasi dalam pembuatan akta otentik. Ia berharap para notaris pengganti mampu memberikan pelayanan hukum kepada publik secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan hukum publik di wilayah Jawa Timur, sekaligus memperkuat eksistensi negara dalam memberikan status kewarganegaraan, kewenangan penyidikan, dan legalitas kenotariatan.

Dengan dilantiknya para pemohon pewarganegaraan, PPNS, dan notaris pengganti, Kanwil Kemenkum Jatim mempertegas perannya dalam membangun sistem hukum yang kuat, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengarahan langsung dari Kakanwil juga menjadi bagian dari pembinaan agar para pejabat baru menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko; serta para pejabat manajerial dan non-manajerial Kanwil Kemenkum Jatim.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual di wilayah.

Optimalkan Pengelolaan PNBP untuk Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual di wilayah.

Hal itu disampaikan saat instansi yang dipimpin Haris Sukamto itu menerima kunjungan dari Tim Monitoring dan Pengawasan PNBP Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), di Ruang Airlangga, Senin (6/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum R. Fadjar Widjanarko, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta tim dari DJKI. Kegiatan berlangsung dengan agenda utama berupa monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PNBP di lingkungan layanan kekayaan intelektual.

Fadjar menyampaikan capaian positif dari layanan kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkum Jatim yang terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektual mereka serta efektivitas program jemput bola dan sinergi dengan pemerintah daerah.

"Tentunya peningkatan ini akan selaras dengan ekspektasi dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kekayaan intelektual ke depannya," terangnya.

Untuk itu, Fadjar berharap optimalisasi hasil PNBP untuk dikonversikan kembali untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana maupun SDM pelayanan. Sehingga, bisa memenuhi ekspektasi masyarakat akan pelayanan kekayaan intelektual yang semakin berkualitas.

"Karena dalam kenyataan di lapangan, walaupun sudah ada pelayanan online, animo masyarakat untuk memanfaatkan loket pelayanan di kanwil masih cukup tinggi," urai Fadjar.

Beberapa hal pokok yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi rencana usulan perubahan jenis dan tarif PNBP, strategi peningkatan permohonan layanan di tengah efisiensi anggaran, identifikasi kendala dalam realisasi PNBP, serta pembahasan isu-isu terkini dalam pengelolaan PNBP Kekayaan Intelektual.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra memaparkan sejumlah tantangan dan hambatan teknis yang dihadapi di daerah. Kegiatan ini pun menjadi sarana strategis untuk menjembatani aspirasi pemohon layanan dengan kebijakan pusat, serta memperkuat sinergi antara unit pelaksana layanan dan DJKI.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola PNBP khususnya dalam sektor kekayaan intelektual dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana