MALANG - Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79 Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Malang mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Kimia Farma Malang, Jumat (26/7). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bapas Malang itu diikuti oleh pegawai, klien pemasyarakatan, anggota PIPAS Cabang Malang, serta mahasiswa.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bapas Malang, Karto Rahardjo, yang menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan peserta.

"Sehingga jika ditemukan masalah, dapat segera ditindaklanjuti, kesadaran akan kesehatan sangatlah penting," ujar Karto.

PHM Kimia Farma Kawi Malang, Kenny, turut hadir dan memberikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan Bapas Malang dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dia berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut demi kesejahteraan bersama.

Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat bernama Quantum, yang berfungsi untuk mengecek kondisi kesehatan secara umum melalui gelombang elektromagnetik. Alat ini dapat mendeteksi kondisi aliran darah hingga organ dalam tubuh.

"Namun, hasil pemeriksaan hanya bersifat indikatif, sehingga peserta yang terindikasi memiliki masalah kesehatan diimbau untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter." tutur Karto.

Antusiasme terlihat dari para peserta yang dengan tertib mengantri untuk pemeriksaan dan berdiskusi tentang pola hidup sehat. Di akhir acara, Karto menyerahkan piagam penghargaan kepada Kimia Farma Malang sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerjasamanya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan serta mempererat kebersamaan di lingkungan Bapas Malang. Dengan kesehatan yang baik, diharapkan seluruh jajaran Bapas dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. (Humas Kemenkumham Jatim)

JEMBER – Kanwil Kemenkumham Jatim berpartisipasi dalam dua kegiatan penting yang digelar di Jember, Kamis (25/7). Pertama adalah Penjaringan Paralegal Justice Award di Hotel Grand Valonia dan Focus Group Discussion (FGD) Analisa dan Evaluasi Hukum Pertahanan di Kampus Rektorat Universitas Jember.

Kedua acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof Widodo Eka Tjahjana.

Kegiatan Penjaringan Paralegal Justice Award dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum dari Kanwil Jatim beserta jajaran. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mewakili Kanwil Jatim dalam acara Analisa dan Evaluasi Hukum Pertahanan. FGD tersebut menampilkan tiga narasumber, termasuk dua dari Universitas Jember dan Ketua Pokja Hukum Pertahanan BPHN, Tongan R Silaban.

Dalam sambutannya, Prof Widodo menekankan pentingnya analisa dan evaluasi setiap produk hukum untuk memastikan regulasi tidak ketinggalan dengan kemajuan dan perkembangan keamanan. Ia juga menyoroti bahwa pertahanan saat ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga teknologi.

Kasus pembobolan data kenegaraan melalui kejahatan siber menunjukkan urgensi sistem pengamanan yang komprehensif, mencakup keterampilan individu, organisasi, dan peralatan.

Prof Widodo mengingatkan bahwa kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan regulasi yang tepat dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara tindakan dan penerapan hukumnya.

Oleh karena itu, BPHN terus melakukan analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk memastikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Humas Kemenkumham Jatim)

JAKARTA - Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kebijakan golden visa yang resmi diluncurkan pemerintah, Kamis (25/7). Menurut Heni, kebijakan golden visa di Indonesia memberikan peluang besar bagi daerah, untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi agar daerah mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

"Jawa Timur sebagai salah satu barometer ekonomi untuk Indonesia bagian timur tentu punya potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh pemegang golden visa nantinya," terang Heni yang didampingi Kadiv Keimigrasian Herdaus saat hadir langsung dalam peluncuran Golden Visa oleh Presiden Joko Widodo di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Heni, golden visa dapat menarik investor asing yang berkualitas untuk mendirikan perusahaan atau berinvestasi di sektor lokal. Seperti properti, pasar modal, dan lainnya.

"Hal ini dapat memberikan peningkatan signifikan dalam investasi asing langsung yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah," terang Heni.

Selanjutnya, dukungan penyediaan tenaga kerja berkualitas akan terus digalakkan. Karena dengan adanya investasi dari pemegang golden visa, akan ada kebutuhan untuk tenaga kerja lokal, baik dalam sektor konstruksi, manufaktur, maupun jasa.

"Hal ini membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran," tuturnya.

Selain itu, pemantapan sektor pariwisata dan bisnis pendukung juga akan terus dikonsolidasikan dengan pemerintah daerah. Dengan akses prioritas yang diberikan kepada pemegang golden visa di bandara internasional, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan berkualitas yang dapat menghabiskan waktu lebih lama di daerah-daerah tertentu.

"Kita punya Bandara Juanda yang tentunya akan mendukung perkembangan sektor pariwisata dan bisnis pendukung seperti perhotelan, restoran, dan layanan wisata, imigrasi tentu harus menyiapkan pelayanan terbaiknya," tegas Heni.

Manfaat yang lebih luas adalah dana investasi yang ditempatkan oleh pemegang golden visa dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Termasuk perumahan, fasilitas umum, dan lainnya, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

"Selain itu kehadiran talenta global dan tokoh dunia melalui golden visa memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan. Ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal dan memajukan sektor-sektor tertentu, seperti teknologi informasi, kesehatan, dan pendidikan," urai Heni.

Sementara itu, Herdaus mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu mempersiapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menyambut dan mengakomodasi peluang ini. Termasuk dengan menyediakan layanan yang mendukung dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

"Kami akan bersinergi dan berkolaborasi dengan setiap stakeholder yang berkepintingan dan terdampak kebijakan ini seperti Pemprov Jawa Timur dan asosiasi pengusaha agar kita mendapatkan manfaat dari kebijakan ini," terang Herdaus.

Seluruh pemohon Golden Visa wajib menyatakan komitmennya untuk berinvestasi secara langsung di Indonesia. Bentuk investasi ditentukan berdasarkan profil pemohon Golden Visa (yakni investor perorangan/investor korporasi, dengan tujuan mendirikan perusahaan baru atau tidak). Variasi investasi antara lain adalah pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu, pembelian instrumen investasi pasar modal (saham, reksadana, obligasi pemerintah), pembelian properti, maupun penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara.

Kualifikasi untuk mengajukan Golden Visa berbeda-beda pada setiap pemohon. Untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 (sekitar Rp. 40 miliar). Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 (sekitar Rp. 81 miliar).

Sementara itu bagi direksi, komisaris atau perwakilan korporasi induk yang membentuk perusahaan di Indonesia dan mengajukan Golden Visa masa tinggal 5 (lima) tahun, nilai investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 406 miliar. Untuk dapat tinggal hingga 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yakni sebesar US$ 50.000.000 atau sekitar Rp 813 miliar.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 (lima) tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 (sekitar Rp 5,6 miliar) yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito; sedangkan untuk golden visa 10 (sepuluh) tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 (sekitar Rp 11,3 miliar).

Golden Visa diimplementasikan dalam sistem digital yang kami upayakan semudah mungkin, melalui evisa.imigrasi.go.id. Kami menjalin kerja sama untuk mengintegrasikan portal visa elektronik Ditjen Imigrasi dengan layanan perbankan sehingga pemohon Golden Visa dapat menyetorkan jaminan keimigrasian secara online dari negara asal. Pelayanan publik yang cepat dan mudah seperti ini diharapkan mendorong Indonesia menjadi negara yang semakin maju. (Humas Kemenkumham Jatim)

KEDIRI - Kanwil Kemenkumham Jatim terus meningkatkan pelayanan berkelanjutan bagi klien pemasyarakatan. Selain pembimbingan kemandirian, instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu juga memberikan pendampingan pendaftaran merek usaha/ jenama milik para klien pemasyarakatan di Kediri, Kamis (25/7).

"Para klien bapas yang merupakan eks warga binaan lapas, ternyata bisa mengaplikasikan bimbingan yang selama ini mereka terima dengan berwirausaha," terang Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono.

Pihaknya pun, lanjut Heni, langsung merespon dengan berupaya memberikan pelindungan hukum bagi produk yang dihasilkan. Yaitu melalui pendaftaran merek dagang/ usahanya.

"Beberapa produk yang dihasilkan oleh klien pemasyarakatan memang sudah ada mereknya, namun belum terdaftar ke DJKI sehingga posisi hukumnya lemah," tutur Heni.

Heni sangat mengapresiasi antusiasme dari para klien. Produk yang dihasilkan pun bervariasi. Mulai dari parfum, makanan/ minuman hingga pupuk kandang.

"Sebetulnya undangan kami hanya untuk 25 orang, namun antusiasme peserta sangat tinggi, sehingga yang hadir 30 klien pemasyarakatan dari Bapas Kediri," lanjut Heni.

Ke depan, pihaknya akan meningkatkan cakupan manfaat yang diberikan. Bapas Kediri akan dijadikan contoh yang harus direplikasi oleh bapas yang lain.

"Kami punya tujuh bapas di Jawa Timur, jika setiap bapas bisa mengawal dan mendaftarkan 20-30 klien, maka akan ada sekitar 200 merek baru dari klien pemasyarakatan," harap Heni.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim Mustiqo Vitra mengatakan, sebagai pilot project, program pendampingan pendaftaran merek bagi klien pemasyarakatan yang baru pertama kali ini berkolaborasi dengan Balai Pemasyarakatan Kediri. Dia mengapresiasi langkah Bapas Kediri untuk membantu klien yang terus berupaya untuk mandiri.

"Kemandirian ini menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan proses pembinaan, selanjutnya kami memberikan dukungan penuh dalam mentransformasi Klien menjadi pribadi yang mandiri dengan memiliki merek usaha sendiri," terangnya.

Kepala Balai Pemasyarakatan Kediri, Yuyun Nurliana berharap agar Klien yang hadir dapat bangkit dan memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat. Termasuk juga dukungan dari dinas terkait untuk memberikan subsidi dalam proses pendafataran merek.

"Inilah fungsi utama dari program Griya Abhipraya Bapas Kediri, para klien harus bisa menggeser stigma buruk yang ada di masyarakat, Klien Bapas Kediri bisa bangkit dan produktif," tuturnya.

Perlu diketahui bahwa Griya Abhipraya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu "Griya" yang berarti pemukiman/rumah dan "Abhipraya" berarti memiliki harapan. Dengan nama ini, Griya Abhipraya diharapkan dapat menjadi rumah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas agar mampu menjadi warga yang baik dan diterima kembali oleh masyarakat.

Kegiatan Pendampingan Merek kepada Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri diharapkan dapat menjembatani antara klien dan fasilitasi Dinas Perdagangan baik kota maupun kabupaten Kediri. Kegiatan yang digelar di Aula Dewi Sartika dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Jawa Timur, Perwakilan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. (Humas Kemenkumham Jatim)

BATU - Isu aktual dan evaluasi kinerja Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2024 menjadi topik utama dalam pembahasan Rapat Koordinasi Sahli dan Stafsus Staf yang digelar pada Kamis (25/07) di The Singhasari Resort Batu.

Hadir Kepala Badan Strategis dan Kebijakan Hukum dan HAM Y Ambeg Paramarta membuka acara yang didampingi para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri. Serta Para Pimti Pratama Kanwil Jatim, yaitu Kadiv Administrasi Saefur Rochim dan Kadiv Pemasyarakatan Asep Sutandar.

Dalam sambutannya Kepala BSK menyampaika isu-isu aktual akan dijelaskan para narasumber yang ahli di
bidangnya. Isu yang akan dibahas adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

" Hal ini sejalan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menurun khususnya di dua bagian tersebut," urainya.

Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan RB Asep Kurnia menjelaskan bahwa isu aktual yang dibahas dalam rakor tersebut berdampak pada kelancaran Pelayanan publik kepada masyarakat.

Total jumlah isu aktual, lanjutnya, baik dari Unit Eselon I dan Kantor wilayah sebanyak 117 item. "Setelah dilakukan penilaian, jumlah isu aktual menjadi 13 item," tegasnya.

Isu-isu aktual terpilih tersebut antara lain SPIP, Pemetaan Jabatan dan Kompetensi Pegawai, tingginya permohonan pelayanan paspor, SPI, Ditjen AHU dalam Stranas PK dan pelayanan izin tinggal.

Selain itu perubahan DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta, Sistem pusat data nasional, Hak Cipta serta SDM Pemasyarakatan. "Isu aktual prioritas adalah SPIP dan SPI," ujarnya.

Sementara itu Inspektur Wilayah III Iwan Santoso menyampaikan bahwa upaya untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP Kemenkumham adalah menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian atas kejadian tindak pidana korupsi (jika terjadi).

Selanjutnya meminimalisir jumlah temuan BPK. " Hal ini merupakan poin penilaian pada kertas kerja ketaatan terhadap peraturan," urainya. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder juga menjadi salah upaya untuk mencegah terjadinya temuan berulang.

Iwan juga menerangkan bahwa Biro BMN menyusun langkah strategis dalam mengamankan BMN/ aset yaitu Pengamanan Administrasi (kualitas penatausahaan), Pengamanan Hukum (upaya melindungi keabsahan) dan pengamanan fisik (upaya mengatasi penurunan fungsi). (Humas Kemenkumham Jatim)