SURABAYA - Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim mengikuti Entry Meeting secara virtual untuk pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pertemuan ini digelar dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan Kemenkumham RI untuk tahun anggaran 2024, Selasa (5/11).
Entry Meeting dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, beserta para kepala divisi, yakni Kadiv Administrasi Saefur Rochim, Kadiv Keimigrasian Herdaus, Kadiv Pemasyarakatan Heri Ashari, dan Kadiv Yankumham Dulyono.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan suatu entitas, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal material.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Nico Afinta, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Dengan adanya perubahan struktur kementerian, kita dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi,” ucap Nico.
Sementara itu, Plh. Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, yang diwakili oleh Penanggung Jawab BPK RI Ida Irawati, menyampaikan bahwa tujuan pemeriksaan interim ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan Kemenkumham telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang berlaku.
“Kami berharap Kemenkumham dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama beberapa tahun terakhir,” ungkap Ida.
Pada akhir acara, Plh. Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI menyerahkan secara simbolis Surat Tugas Pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham. Penyerahan surat tugas ini menandai dimulainya proses pemeriksaan interim laporan keuangan Kemenkumham tahun 2024.
Sementara Heni menegaskan, Kami akan terus meningkatkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kanwil Kemenkumham Jatim akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
"Dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kemenkumham Jatim, diharapkan pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang", tutupnya. (Humas Ksmenkumham Jatim)
