JAKARTA — Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Secara Transparan dan Akuntabel menjadi salah satu materi penting dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024. Kepala Subauditorat I.B.1 Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI Iwan Gunawan mengangkat beberapa poin penting terkait pelaksanaan dan pengawasan anggaran.
Iwan mengatakan realisasi anggaran per eselon I menunjukkan bahwa beberapa unit kerja Kemenkumham berhasil mencapai persentase realisasi yang tinggi. Misalnya, Sekretariat Jenderal mencapai realisasi sebesar 95,24% dari anggaran yang disediakan, sedangkan Ditjen Imigrasi mencatatkan realisasi sebesar 98,24%. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal menunjukkan realisasi yang lebih rendah, yakni hanya 96,82% .
Dalam rapat tersebut juga dibahas hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran dalam lima tahun terakhir. Beberapa temuan penting diungkap, termasuk pembebanan belanja barang dan modal yang tidak tepat, serta pengelolaan persediaan aset tetap dan aset lainnya yang tidak tertib.
"Selain itu, bukti pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan pelaksanaan belanja modal yang tidak tepat waktu, kualitas, harga, dan jumlah menjadi sorotan utama," terang Iwan.
Kemenkumham berkomitmen untuk meningkatkan perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan yang cermat dan mendukung visi strategis kementerian. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas manajemen aset dan pengadaan barang dan jasa juga akan diperkuat agar tepat jumlah, mutu, harga, dan waktu .
Selain itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan dioptimalkan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, asistensi, dan advisory. Kemenkumham juga berencana untuk bersinergi dengan BPK dalam kegiatan pemeriksaan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara efektif dan efisien .
Agenda nasional tahun 2024, termasuk pengamanan pergantian kepemimpinan nasional dan pemilihan umum kepala daerah, juga menjadi fokus utama yang memerlukan dukungan dari semua pihak agar berjalan dengan sukses, aman, dan tertib.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran Kemenkumham dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif di masa mendatang. (Humas Kemenkumham Jatim)
