SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar persiapan pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan audit transisi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
Acara yang berlangsung di Balai Harta Peninggalan Surabaya, Jumat (22/11) dihadiri langsungoleh Kekanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, dia didampingi Kadiv Asministrasi Saefur Rochim, Kadiv Pemasyarakatan Heri Azhari, turut hadir pejabat Struktural Kanwil dan UPT Surabaya raya, sentara seluruh Kepala UPT lainnya mengikuti secara daring.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim agar menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penyusunan laporan keuangan tahun2024. Hal ini penting mengingat pemeriksaan BPK RI yang terjadwal dilaksanakan awal Desember nanti.
Heni Yuwono menekankan pentingnya persiapan menyeluruh guna memastikan kelancaran pemeriksaan oleh BPK maupun audit transisi oleh Inspektorat Jenderal berjalan sesuai rencana.
Pria asli Kendal ini juga menyoroti beberapa poin penting antara lain, Profil risiko dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024, Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan pada tahun sebelumnya, serta Transaksi siklus pendapatan dan pengeluaran periode Januari hingga 30 September 2024.
Dia menambahkan agar jajarannya fokus pada poin pemeriksaan yang meliputi sisa Kas Persediaan, BMN, non-persediaan, Belanja 52 dan Belanja 53, dan Penyesuaian akhir periode pelaporan.
"Selain akuntabilitas laporan, saya juga menginginkan kualitas dalam penyajian laporam keuangan tertata apik dan transparan, hal ini akan memudahkan jalannya pemeriksaan oleh Tim BPK", tambahnya.
Sementara Saefur Rochim menuturkan bahwa Kegiatan ini untuk memastikan seluruh jajaran dapat berpartisipasi aktif, "Kita harus membantu, mendukung dan mensukseskan pemeriksaan ini, sehingga output dari hasil pemeriksaan ini menjadi tolak.ukur dan evaluasi pada tahun berikutnya", tutur Rochim.
Terakhir acara ini diakhiri dengan diskusi dan penyampaian pertanyaan dari para peserta daring maupun luring terkait teknis pemeriksaan yang akan dilakukan, memastikan seluruh unit Satuan Kerja siap menghadapi audit mendatang. (Humas Kemenkumham Jatim)
