JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 mulai memasuki acara inti, Rabu (17/7). Peserta rakor yang terdiri dari Kakanwil dan Kadiv Administrasi mulai dibagi dalam komisi-komisi untuk membahas topik terkini dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dari Kanwil Kemenkumham Jatim, Kakanwil Heni Yuwono didampingi Kadiv Administrasi Saefur Rochim dan Kabag Program dan Humas Meirina Saeksi tergabung dalam komisi II. Isu yang dibahas adalah terkait engelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan sumber daya manusia (SDM).
Heni menekankan pentingnya dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi Kementerian/ Lembaga. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program, output, dan outcome yang telah direncanakan.
"Beberapa indikator penting yang dievaluasi termasuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Indeks Pengelolaan Aset, Indeks BerAKHLAK, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks RB Tematik Kemenkumham (Indikator Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)," urai Heni.
Selain itu, rapat juga membahas capaian kinerja berdasarkan rekapitulasi penilaian Rencana Aksi (Renaksi) bidang administrasi tahun 2024 di bidang SDM dan BMN.
Terakhir, Heni berharap melalui evaluasi dan arahan yang diberikan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, serta mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.
Komisi II diketuai oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN Aman Riyadi. Bersama dengan Kepala Biro SDM, Sekretaris Ditjen HAM, Sekretaris Ditjen PAS, Sekretaris Itjen serta Pimti Pratama unit pusat dan kantor wilayah. Termasuk pendamping dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Humas Kemenkumham Jatim)
