SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim terus mendorong implementasi reformasi birokrasi di seluruh unit kerja. Langkah ini sejalan dengan arahan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, saat memberikan penguatan tugas dan fungsi serta capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham Jatim, Rabu (18/9).
Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur, yang menjadi salah satu wilayah terbesar di Indonesia dengan 63 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sebanyak 27 dari total 64 UPT (termasuk kanwil) di Jawa Timur telah meraih predikat WBK dan WBBM.
"Selain itu, Kanwil Kemenkumham Jatim menjadi satu-satunya kantor wilayah yang berhasil mendapatkan predikat WBBM di seluruh Indonesia," ujar Kadiv Administrasi Saefur Rochim yang membacakan laporan Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono.
Selain itu, beberapa satuan kerja lainnya tengah diusulkan untuk meraih predikat serupa pada tahun 2024.
"Targetnya adalah separuh satker kami telah meraih predikat WBK/ WBBM di tahun ini," harap Rochim.
Reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham Jatim ditargetkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, serta memperkuat sinergi antarunit kerja guna mencapai hasil yang optimal.
"Dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan, Kemenkumham Jawa Timur diharapkan dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," terangnya.
Dalam hal penyerapan anggaran, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mencatat capaian yang solid dengan nilai IKPA rata-rata 97,92% hingga Agustus 2024. Menunjukkan komitmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif.
Sementara itu, Lucky menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menciptakan pelayanan hukum yang prima. Dia juga mengapresiasi capaian reformasi birokrasi di Jawa Timur yang terus meningkat setiap tahunnya.
"Pada tahun ini, masih ada delapan UPT diusulkan untuk meraih predikat WBK dan empat UPT diusulkan untuk WBBM," pujinya.
Menurut Lucky, salah satu fokus utama Kemenkumham adalah memastikan standar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efektif. Pelayanan berbasis hak asasi manusia (HAM) serta inovasi dalam pelayanan digital, seperti layanan online dan sistem pengaduan publik, terus dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
"Kami akan pastikan selama beberapa hari ke depan, pelayanan ke satker-satker yang ada di Jatim, agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," jelasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
