SURABAYA - Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono memasang target penyerapan anggaran 50% di Triwulan II 2024. Untuk merealisasikan hal tersebut, jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar rapat terbatas khusus membahas evaluasi penyerapan anggaran triwulan I dan realisasi target untuk periode selanjutnya.
Rapat yang digelar di Aula Raden Wijaya Kantor Wilayah, Selasa (2/4) dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono. Turut mendampingi Pimpinan Tinggi Pratama dan diikuti seluruh Kepala Satuan Kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim.
Kadiv Administrasi Saefur Rochim membuka rapat dengan menyampaikan evaluasi Divisi Administrasi. Sebagai pilot yang mengemban tusi fasilitatif, dia memaparkan hambatan dan kendala dalam akselerasi penyerapan pada Triwulan I.
"Masih banyak satuan kerja yang belum optimal di awal tahun dan terdapat deviasi yang signifikan sehingga menyebabkan penyerapan masih belum optimal," terangnya.
Selain itu, dia juga berpesan agar kepala satker memberi atensi lebih untuk segmen Reformasi Birokrasi.
"Pemenuhan data dukung menjadi tajuk utama di akhir periode triwulan I kali ini, kepala satuan kerja harus lebih responsif dengan mengarahkan jajarannya untuk segera memenuhi target yang dibebankan," tuturnya.
Dalam rapat kali ini, Kepala Satuan Kerja secara acak diberi kesempatan untuk menyampaikan capaian kinerja jajarannya hingga akhir triwulan I ini. Secara bergiliran diawali Lapas Pasuruan, Lapas Blitar, Imigrasi Pamekasan, BHP Surabaya, Rutan Surabaya dan Imigrasi Kediri menyajikan capainnya.
Sementara Heni Yuwono menyampaikan target yang ingin dicapai jajarannya. Pria asli Kebumen ini berharap penyerapan anggaran dapat dioptimalkan hingga 50% pada semester I nanti.
"Bukan target yang muluk namun realistis melihat geliat kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim yang dinamis dan sinergi," urainya.
Dia juga berharap satuan kerja yang memperoleh anggaran titipan dari Unit Kerja Eselon I agar mampu menyerap dengan baik, akuntabel dan sesuai target.
"Secara pro aktif seluruh Satuan Kerja berkoordinasi dengan Kantor Wilayah agar progress penyeraan tepat waktu dan tepat sasaran," tutupnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
