Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur telah menetapkan Standar Pelayanan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W15 - OT.02.01-49 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
Penetapan standar pelayanan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.
Standar pelayanan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terdiri dari 12 komponen yang meliputi:
|
1. Pelantikan Notaris, PPNS dan Penerjemah Tersumpah; 2. Pemeriksaan MKNW; 3. Pemeriksaan MPWN; 4. Permohonan Pendaftaran Merek, Paten dan Desain Industri; 5. Permohonan Pencatatan Ciptaan; 6. Pelayanan Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi) |
7. Layanan Administrasi Organisasi Bantuan Hukum; 8. Penyuluhan Hukum; 9. Layanan Konsultasi Hukum; 10. Perpustakaan hukum;dasar hukum; 11. Perpanjangan ITAS ke 5; 12. Persetujuan Izin Bonapit (Bon Narapidana/Tahanan). |
Rincian Standar Pelayanan dapat diakses di bawah ini
| File | Description | File size |
|---|---|---|
 standar pelayanan.pdf | 2038 kB |