SURABAYA – Seleksi Penerimaan CPNS Kemenkumham RI TA 2024 hari ini Rabu (20/11) memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes.

Di Jatim kegiatan dibagi ke dua tempat berbeda. Untuk tes kesehatan dan pengamatan fisik dilaksanakan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Sedangkan untuk tes psikotes digelar di Kanwil Jatim.

Kepala Bagian Umum Adi Prayogo menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti SKB berjumlah 2.160 orang. "Mereka mengikuti tes di Poltekkes dan Kanwil Jatim, yang dimulai sejak tanggal 20-24 November," ujarnya.

Beberapa tes, lanjutnya, yang akan dilakukan diantaranya pemeriksaan tinggi badan & berat badan, tekanan darah, TBC, HIV dan pemeriksaan tato. Sementara untuk psikotes dilaksanakan secara komputerisasi menggunakan aplikasi ABR Kumham di aula Raden Wijaya Kanwil. "Durasi pengerjaan selama 90 menit," ujarnya.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Jatim Heny Yuwono tampak memantau pelaksanaan SKB di dua tempat. Di Poltekes kakanwil melihat jalannya proses tes kesehatan, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah maupaun tes HIV dll.

Sedangkan di kantor wilayah, sebelum sesi psikotes dimulai, kakanwil bepesan agar seluruh peserta bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal yang ada. Kakanwil juga menegaskan bahwa penggunaan sistem CAT tersebut menunjukkan komitmen Kemenkumham untuk melakukan seleksi secara transparan dan tanpa kecurangan.

Hal itu, lanjut Kakanwil, sebagai upaya Kemenkumham untuk menghasilkan kader-kader yang memiliki integritas, profesional serta memiliki loyalitas. “Semoga dapat terpilih putera-puteri Indonesia terbaik dari yang terbaik untuk mengabdi pada negara,” harapnya. (Humas Kemenkumham Jatim)

JAKARTA - Dua pimpinan tinggi pratama di Kanwil Kemenkumham Jatim mendapatkan kepercayaan untuk dipromosikan ke unit pusat Kementerian Hukum. Keduanya, Kadiv Administrasi Saefur Rochim dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Dulyono, dilantik dan diambil sumpah oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Senin (18/11).

Kadiv Administrasi Saefur Rochim dipromisikan menjadi Kepala Pusat Pelayanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sedangkan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Dulyono, juga promosi ke eselon II.a sebagai Direktur Tata Negara pada Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan upaya memperkuat peran strategis organisasi di tengah transformasi besar yang sedang berlangsung.

Menteri Supratman menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi bagian penting dari perjalanan karier para pejabat, sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab besar untuk mendukung perubahan yang signifikan. Mengingat, saat in Kementerian Hukum dan HAM telah bertransformasi menjadi tiga entitas: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Transformasi ini membawa tantangan baru sekaligus peluang besar untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Peran saudara-saudara yang hari ini dilantik sangat strategis,” ujar Menteri Supratman di hadapan para pejabat dan tamu undangan.

Dia menegaskan empat pesan utama bagi para pejabat yang baru dilantik. Pertama, menjadi pilar stabilitas di tengah perubahan. Kedua, memperkuat koordinasi lintas entitas untuk mendukung integrasi kerja. Ketiga, fokus pada kebijakan yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Keempat, menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

Selain itu, Menteri Supratman memperkenalkan sistem tour of duty bagi para Kepala Kantor Wilayah untuk memperluas pengalaman di berbagai daerah, serta menerapkan laporan bulanan guna memastikan evaluasi kinerja berjalan efektif.

“Tidak ada istilah orang dekat Menteri. Semua promosi akan berbasis kinerja,” tegasnya.

Di akhir pidatonya, Menteri Supratman mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan bangsa.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Kementerian Hukum dapat menjalankan transformasi secara optimal dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. (Humas Kemenkumham Jatim)

Jakarta - Guna mewujudkan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden RI, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, melantik 11 pimpinan eselon I baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) untuk membantu dalam menjalankan tugasnya.

Saat memberikan sambutan, Menteri Hukum mengatakan, bahwa Kementerian Hukum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke tujuh, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil” ujar Supratman dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Dihadapan para pimpinan baru tersebut, Supratman berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja maksimal untuk Indonesia.

“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara” terangnya.

Supratman juga menekankan, bahwa ada lima poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kemenkum.

"Yang pertama jaga integritas dan akuntabilitas; kemudian dukung reformasi birokrasi; lalu kembangkan kompetensi dan profesionalisme; dan perkuat sinergi antar-Kementerian; serta berikan keteladanan dan semangat," tandas Supratman.

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/ TPA Tahun 2024, diketahui bahwa beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum, diantaranya Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; Ir. Razilu, sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Lalu ada Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga terpilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Dr. Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk posisi Staf Ahli Kementerian Hukum, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.). Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum, serta Dr. Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.

SURABAYA – Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono memberikan arahan strategis untuk memperkuat layanan dan program pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja (satker) jajaran. Fokus utama meliputi upaya tindaklanjut atas 13 Program Akselerasi serta Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pembahasan isu-isu terkini.

Pada kegiatan yang digelar secara hybrid itu, Heni didampingi Kasiv Pemasyarakatan Heri Azhari dan Kadiv Administrasi Saefur Rochim. Para kepala UPT Pemasyarakatan Korwil Surabaya hadir langsung, sedangkan satker lain mengikuti secara daeing via zoom.

Heni menyampaikan arahan menindaklanjuti arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terutama terkait isu-isu terkini yang sedang terjadi.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan, tidak hanya soal pelarian warga binaan saja, tapi juga memberantas peredaran dan penyelundupan handphone ke dalam lapas," tegas Heni.

Heni mengingatkam tentang pentingnya tim yang kompak. Jangan sampai ada petugas yang berkhianat. Apalagi bersekongkol dengan narapidana.

"Tetap kompak, lakukan tugas sesuai SOP yang ada," pesannya.

Selain itu, Heni meminta jajaran pemasyarakatan untuk menggencarkan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Jika diperlukan, dia mempersilahkan kepada Kadiv Pemasyarakatan untuk menerapkan kebijakan redistribusi warga binaan.

"Terutama warga binaan yang punya potensi mengganggu keamanan dan ketertiban," pesan Heni.

Heni juga berpesan agar jajarannya segera mempersiapkan diri menghadapi tahun anggaran baru. Mengingat saat ini sedang masa transisi.

Dia juga menginstruksikan pelaksanaan pengadaan Pra-DIPA/Dini Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dan jasa konsultansi konstruksi di Lapas/Rutan. Proses ini diwajibkan menggunakan aplikasi SIP-BMN dengan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.

"Laksanakan proses pemilihan penyedia BAMA sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan untuk penentuan pemenang penyedia BAMA ada pada pokmil yang telah ditunjuk sesuai SK dari UKPBJ Kemenkumham," kata Heni.

Terakhir, dia berharap jajarannya bersiap menghadapi pemeriksaan awal dari Badan Pemeriksa Keuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Desember. Diharapkan satker jajaran mampu memberikan kontribusi positif sehingga Kemenkumham kembali mendapatkan predikat WTP. (Humas Kemenkumham Jatim)

BANYUWANGI – Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat koordinasi di Ketapang Indah Hotel, Selasa (12/11). Tema yang diangkat adalah "Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pengawasan TPPO yang Dilakukan Oleh WNA di Kabupaten Banyuwangi".

Rapat ini dihadiri oleh 24 anggota Tim PORA dari berbagai instansi terkait, serta sejumlah narasumber yang memberikan pemahaman mengenai pencegahan perdagangan orang dan pengawasan wilayah perairan.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Herdaus, menyampaikan pentingnya sinergi antar instansi meskipun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

"Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kedaulatan negara dan mendukung kemajuan Indonesia," ujarnya.

Rapat ini turut menghadirkan tiga narasumber penting, antara lain Iptu Sadimun, S.H. dari Polairud yang membahas pencegahan perdagangan manusia dan pengamanan wilayah perairan, Wega Mulyono dari KSOP yang memberikan penjelasan tentang pelayaran angkutan laut internasional, dan Darori dari Kanwil Kemenkumham Jatim yang mengulas tentang sinergitas dalam pencegahan TPPO yang melibatkan warga negara asing.

Kepala Divisi Keimigrasian menekankan bahwa meski mayoritas subjek kasus TPPO adalah warga negara Indonesia, keterlibatan warga negara asing dalam kejahatan ini tetap menjadi ancaman serius.

“Jika Tim PORA Banyuwangi berhasil mengungkap kasus yang melibatkan WNA, itu akan menjadi prestasi luar biasa,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herdaus juga mengingatkan seluruh peserta untuk menghindari tumpang tindih tugas di lapangan dan berperan aktif dalam pengawasan serta pencegahan TPPO. Rapat ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antar instansi demi tercapainya pengawasan yang lebih efektif terhadap orang asing di wilayah Banyuwangi. (Humas Kemenkumham Jatim)