SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim terus memberikan yang kepada terbaik kepada masyarakat, salah satunya bidang Pelayanan hukum dan HAM dimana di gelar Rapat Harmonisasi pada Senin (07/02/22) di Ruang Airlangga kantor wilayah.
Rapat yang dipimpin oleh Kadiv Yankum dan HAM Subianta Mandala tersebut membahas tentang Raperda Kota Malang Tentang Bangunan Gedung. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Hukum Haris Nasiroedin, Kasubid FP2HD Yovan Iristiawan, perwakilan Bagian Hukum Kota Malang, perwakilan Dinas PU Kota Malang, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Jatim.
Dalam sambutannya Subianta menjelaskan bahwa proses harmonisasi merupakan amanat dari pasal 58 UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sedangkan dalam proses pembahasan, Tim perancang menyampaikan bahwa harmonisasi raperda Kota Malang Tentang Bangunan Gedung dilaksanakan berpedoman kepada UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Bangunan Gedung.
Adanya Peraturan baru terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 harus dikeluarkan dari dasar Hukum mengingat sudah ada Peraturan baru Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
Tim perancang juga menyampaikan perlu dilakukan revisi terhadap norma dalam konsideran menimbang. “Tentu saja dengan menyebutkan alasan yang mendasari dilakukan perubahan terhadap raperda dimaksud,” ujarnya. Diakhir kegiatan, saran dan revisi yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh bagian hukum Kota Malang. (Humas Kemenkumham Jatim)
