JAKARTA – Prestasi kembali diukir Kementerian Hukum dan HAM RI. Kali ini instansi yang dipimpin Yasonna H Laoly itu menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan berkat kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dan berkualitas.
Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Sharif Hiariej pada Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 hari ini (13/4). Prof. Eddy, panggilan akrab wamenkumham, didamping Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim yang juga Kepala Biro Keuangan Setjen Wisnu Nugroho Dewanto dan Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara.
Pada kegiatan yang digelar di Ballroom Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan itu, Kemenkumham meraih predikat terbaik kedua kinerja kementerian/ lembaga negara kategori pagu besar. Peringkat pertama diraih Kementerian Keuangan. Dan Polri berada di peringkat ketiga.
Atas capaian yang diraih, Wamenkumham mengatakan bahwa ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Prof Eddy mengatakan, meskipun pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 tidak mudah, Kemenkumham terus berupaya agar APBN dapat memenuhi tujuannya dalam pelayanan publik. “Ini merupakan buah kerja kolektif jajaran Kemenkumham dan dukungan dari seluruh stakeholder khususnya masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Prof Eddy.
Sebelumnya, dalam kegiatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN harus adaptif dan responsif serta fleksibel. Dia berharap APBN dapat dimanfaatkan untuk mengawal pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi dan ketidakpastian global. “Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik oleh kementerian/ lembaga negara yang ada,” ujarnya.
Selanjutnya, perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 itu menyatakan bahwa pemulihan ekonomi dan reformasi struktural fokus melanjutkan pengendalian COVID-19. Selain itu, juga menjaga keberlanjutan program sosial, peningkatan SDM yang unggul, melanjutkan pembangunan Infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan melanjutkan reformasi penganggaran. “Kita harus waspada, karena ketegangan politik luar negeri juga sangat mempengaruhi tekanan kepada APBN,” pesannya.
Alumni Universitas Indonesia itu menekankan bahwa kualitas belanja tidak hanya sebatas tingginya tingkat realisasi. Namun sejauh mana mampu menghasilkan output dan outcome yang ditetapkan. (Humas Kemenkumham Jatim)
