BANYUWANGI – Kondisi overkapasitas di Lapas Banyuwangi yang mencapai 300% menjadi perhatian bagi Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej. Prof Eddy, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa fokus pihaknya bukan membangun lapas. Melainkan akan mengoptimalkan fungsi pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Hal itu disampaikan Prof Eddy saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Banyuwangi hari ini (21/4). Ditemani Plt. Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto, wamenkumham meninjau fasilitas dan pelayanan di lapas yang dipimpin Wahyu Indarto itu.
Menurutnya, overkapasitas menjadi masalah bersama. Sehingga perlu kebijakan yang mendukung agar lapas sebagai tempat pembinaan terakhir, tidak terkena dampaknya. Karena, lanjut Prof Eddy, membangun lapas baru bukanlah solusi utamanya. “Membangun lapas itu tidak gampang,” ujarnya.
Prof Eddy melanjutkan bahwa untuk membangun lapas, dibutuhkan izin prinsip. Dia mencontohkan kasus yang ada di Banyuwangi. Kendati telah mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Banyuwangi, proses pembangunan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. “Membangun sebuah lapas, apalagi untuk kapasitas sebesar Banyuwangi butuh sekitar 300 miliar, hal ini juga harus kita pertimbangkan,” terangnya.
Untuk itu, alih-alih membangun lapas, Prof Eddy memilih agar jajarannya mengoptimalkan pembinaan. Dengan pembinaan yang baik, WBP pun akan berkelakuan baik. Sehingga akan membantunya mendapatkan hak seperti asimilasi dan integrasi. “Distribusi sudah cukup riskan, karena hampir di semua lapas sudah penuh, jadi lebih baik kita optimalkan saja pembinaannya,” terangnya.
Dia pun memuji pembinaan yang ada di Lapas Banyuwangi. Pasalnya, hasil pembinaan berupa produk perlengkapan rumah tangga telah diekspor. Sehingga punya kontribusi positif terhadap negara. (Humas Kemenkumham Jatim)
