Pengelolaan BMN yang Baik Akan Tunjang Pelayanan Publik Prima

WhatsApp_Image_2022-06-28_at_9.01.26_PM.jpeg
SURABAYA
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik akan menunjang organisasi untuk merealisasikan pencapaian tujuannya. Terutama dalam hal memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk memastikan hal tersebut, Kemenkumham menyelenggarakan kegiatan Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Aset Tak Berwujud (ATB) hari ini (28/6).


Kegiatan yang dipusatkan di Jakarta dan dibuka langsung oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Dari Jatim, Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih memimpin jajarannya mengikuti secara virtual dari Ruang Hayam Wuruk.

Wamenkumham, Eddy Hiariej, mengatakan pentingnya pengelolaan BMN yang artinya manajemen dalam organisasi tentang sarana dan prasarana. Menurutnya BMN merupakan aset negara yang memiliki nilai sangat besar, tentunya pengguna BMN memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan,menjaga, dan merawat BMN. Dia juga menekankan pengalokasian anggaran harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.

Usai arahan dari Wamenkumham, Sekretaris Jenderal Komjen Pol Andap Budhi Revianto, mengajak seluruh peserta konsinyasi baik langsung maupun virtual untuk bersepakat menjadikan pertemuan tersebut bermanfaat. Sekjem mengatakan bahwa pengelolaan BMN tidak akan memenangkan pertempuran. Akan tetapi tanpa pengelolaan BMN yang baik pertempuran akan sulit dimenangkan. Pertempuran yang dimaksud dalam hal ini adalah kinerja. "Untuk itu, perlu ditanamkan rasa memiliki bahwa Kemenkumham adalah rumah besar bagi seluruh insan pengayoman," urainya. (Aji/ Humas)
WhatsApp_Image_2022-06-28_at_10.50.53_AM_1.jpegWhatsApp_Image_2022-06-28_at_10.50.52_AM.jpegWhatsApp_Image_2022-06-28_at_10.50.54_AM.jpegWhatsApp_Image_2022-06-28_at_10.50.54_AM_1.jpegWhatsApp_Image_2022-06-28_at_10.50.53_AM.jpeg


Cetak   E-mail