KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE KANWIL JATIM
SURABAYA – Pada tanggal 16 Juli 2012, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. 16 orang anggota dewan tersebut diterima oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Dwi Prasetyo Santoso beserta jajarannya baik di tingkat Kanwil maupun UPT Pemasyarakatan, Imigrasi dan BHP.
Kegiatan yang berlangsung di aula kanwil itu dibuka oleh Ketua Tim/ Pimpinan Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika. Diawali pengenalan satu persatu para anggota dewan oleh Pimpinan Komisi, acara kemudian berlanjut dengan pemaparan Plh. Kakanwil mengenai tupoksi, kondisi dan kegiatan yang berlangsung selama ini di Kanwil Jatim. Salah satunya adalah penjelasan mengenai over kapasitas yang terjadi di LAPAS/ RUTAN yang saat ini rata-rata mencapai 60 %. “Kapasitas LAPAS/ RUTAN adalah 10.383 orang sedangkan jumlah penghuni telah mencapai 16.736 orang,” jelasnya.
Contoh lain, lanjutnya, adalah over kapasitas yang dialami RUTAN Kelas I Surabaya yang sangat memprihatinkan. “Kapasitas idealnya 504 orang namun kini jumlah penghuni telah mencapai 1625 orang,” katanya. Karena itu bila tidak ada perbaikan atau pembangunan LAPAS/ RUTAN baru maka dikuatirkan pada tahun 2013 nanti RUTAN Medaeng tidak mampu lagi menampung tahanan.
Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas yang ada di LAPAS/ RUTAN di Jawa Timur, diantaranya adalah Optimalisasi REMISI, CB, PB dan CMB, Melakukan pendistribusian WBP dari LAPAS yang memiliki jumlah penghuni yang tinggi ke LAPAS yang jumlah penghuni yang masih kurang serta Melakukan percepatan sidang TPP di Kantor Wilayah.
Selama rapat berlangsung, Komisi III mengajukan berbagai pertanyaan seputar pengawasan yang telah dilakukan Kanwil Jatim selama menjalankan tupoksinya. Diantaranya adalah koordinasi Dilkumjakpol, HKI, Law Centre, kondisi Over Kapasitas LAPAS di Jawa Timur, pencegahan kasus tindak pidana khususnya penyelundupan atau peredaran Narkoba yang dikendalikan di LAPAS, maupun pelaksanaan Sistem Paspor Biometrik dan adaptasi terhadap sistem Teknologi Informasi.
Saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan usai rapat berlangsung, Ketua Tim Komisi III mengatakan bahwa akan segera mengusulkan untuk penambahan ruangan atau memindahkan LAPAS tersebut. Untuk prioritasnya diserahkan pada Kementrian KemenkumHAM. Menurutnya DPR hanya memberi masukan setelah menyerap permasalahan dari daerah-daerah.
Politisi dari partai berlambang mercy itu menambahkan kondisi LAPAS hampir di seluruh Indonesia semuanya Over kapasitas. Dia mencontohkan kondisi di Bali, Jabar, DKI Jakarta. Menurutnya yang agak longgar di Sulawesi Tenggara. Namun dia yakin bahwa Jatim adalah daerah prioritas yang dipertimbangkan oleh KemenkumHAM. ”Semoga usulan kami dapat diterima oleh KemenkumHAM, karena Jatim merupakan daerah strategis,” jelas politisi Demokrat itu. (CS-HUMAS KANWIL JATIM)