Panitia Kerja tentang Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Jumat (14/07) pagi. Dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi I DPR RI diterima oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Ajar Anggono, para kepala divisi dan Ka UPT Imigrasi se-Jawa Timur dan UPT se wilayah Surabaya.
Dalam sambutannya Ajar mengucapkan selamat datang kepada rombongan komisi I DPR RI. Kemudian menjelaskan bahwa untuk memudahkan pelayanan terkait dengan paspor maka di jawa timur telah dibentuk tiga Unit layanan paspor (ULP), masing-masing yaitu ULP Kantor Imigrasi Surabaya di Hypermarket Giant Margorejo Surabaya, ULP Kantor Imigrasi Tanjung Perak di Gresik dan ULP Kantor Imigrasi Jember di Banyuwangi.
Sedangkan untuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dibagi menjadi dua yaitu TPI di Bandara Udara dan di Pelabuhan Laut. Untuk di bandara udara berada di Bandara Juanda Surabaya dan TPI pelabuhan laut ada tiga tempat yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Laut Probolinggo dan Pelabuhan Laut Tanjung Wangi, Banyuwangi.
Sementara itu ketua tim, Hanafi Rais, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dimaksud untuk menjaring informasi terkait dengan Kebijakan Bebas Visa yang berlaku saat ini. “Apakah kebijakan tersebut banyak menguntungkan atau justru sebaliknya,” katanya.
Dia juga menuturkan bahwa potensi penyalahgunaan bebas visa ini sering ditemukan di daerah lain, misalnya bebas visa untuk kunjungan wisata ternyata digunakan untuk bekerja di Indonesia. “Bahkan banyak disalahgunakan untuk kejahatan transnasional seperti penyalahgunaan narkotika maupun terorisme,” jelasnya.
Yang dikhawatirkan, lanjutnya, adalah derasnya arus masuk Warga Negara Asing ke Indonesia namun minim pengawasan dan hal itu adalah kejadian yang banyak terjadi di berbagai negara saat ini.