SURABAYA – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Jatim menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Lapangan hari ini (23/11). Tujuannya, untuk menyusun Instrumen Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Acara yang digelar di ruang Kartanegara itu dibuka oleh Kabid HAM, Wiwit P. Iswandari yang mewakili Kakanwil Heni Yuwono. Dalam sambutannya, Wiwit menekankan bahwa dukungan layanan internal yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal memiliki peran fundamental dalam menentukan keberhasilan kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan.
"Wujud dari layanan internal yang efektif dan efisien akan menjadi fondasi utama dalam mencapai kinerja optimal Kemenkumham," ujar Wiwit.
Peningkatan kualitas layanan ini, lanjut Wiwit, seiring dengan peningkatan produktivitas pegawai akan menghasilkan pelayanan yang prima kepada stakeholder eksternal. Yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat kinerja organisasi secara keseluruhan.
Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari BSK Hukum dan HAM Virsyah dan Fadillah. Keduanya menjelaskan bahwa penyusunan indeks layanan kesekretariatan ini melibatkan variabel dan indikator kepuasan layanan dukungan manajemen dan administrasi.
Aspek-aspek krusial seperti Perencanaan dan Penganggaran, Kepegawaian, Barang Milik Negara dan Umum, serta Kehumasan menjadi fokus utama dalam pengembangan instrumen ini.
Sebanyak 24 responden, yang merupakan pengampu tugas dan fungsi masing-masing layanan kesekretariatan di tingkat 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Korwil Surabaya dan Kanwil turut berpartisipasi dalam FGD ini.
Keterlibatan mereka diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai realitas lapangan, memastikan instrumen yang disusun mencerminkan kebutuhan sehari-hari di lingkungan kerja mereka.
Heni Yuwono, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur, menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesekretariatan di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan harapan bahwa hasil FGD ini akan menjadi pijakan untuk menyusun instrumen yang lebih tepat dan relevan dengan dinamika layanan kesekretariatan yang terus berkembang. (Humas Kemenkumham Jatim)
