BADUNG - Untuk merefleksikan pelaksanaan tusi selama satu tahun, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggelar Rapat Kerja Teknis Pelayanan AHU Tahun 2023 di Hotel Grand Hyatt Badung Bali.
Kegiatan yang digelar sejak 28-01 Desember tersebut dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal AHU Cahyo R Muzhar.
Salah satu yang menjadi perhatian Dirjen AHU dalam sambutannya adalah terkait kondisi geopolitik saat ini, seperti konflik Russia-Ukraina hingga konflik di Gaza yang dapat menyebabkan ancaman krisis ekonomi hingga berimbas pada kenaikan harga komoditas tertentu.
Terkait Gaza, lanjutnya, Ditjen AHU juga mendukung penuh seruan Pemerintah Indonesia untuk mendorong adanya gencatan senjata (ceasefire) di Gaza, dengan pertimbangan bahwa konflik yang berkepanjangan antara Rusia-Ukrania dan konflik di Gaza akan sangat berpengaruh pada melambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Untuk itu mari bersama-sama kita mendoakan agar konflik tersebut segera berakhir dan upaya Pemerintah Indonesia mendorong gencatan senjata (ceasefire) dapat segera terwujud," pesannya
Cahyo menuturkan bahwa kegiatan tersebut sebagai refleksi khususnya terkait agenda-agenda penting dan strategis yang sudah dilaksanakan, diantaranya keikutsertaan Ditjen AHU dalam mendukung keberhasilan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
Selain itu menyelenggarakan sejumlah event internasional seperti The 4th Asean Senior Law Offcial Meeting (ASLOM) Working Group Meeting on The ASEAN Extradition Treaty, dan terakhir The 61st Annual Session of Asia-Africa Legal Constultative Organization (AALCO).
Agenda-agenda tersebut, lanjutnya, berskala internasional dan sangat mempengaruhi posisi strategis Indonesia secara geopolitik. 'Terlebih, Indonesia pada tahun 2022 merupakan Presiden G20, dan selanjutnya pada tahun 2023, Indonesia terpilih sebagai Ketua ASEAN," tukasnya.
Kementerian Hukum dan HAM tentunya harus mendukung posisi strategis Indonesia di kancah internasional, mengingat hal tersebut merupakan bentuk pengakuan dan kepercayaan negara-negara atas leadership Indonesia dalam politik luar negeri.
Menurutnya di tengah ancaman inflasi global, perubahan iklim, dan penurunan harga komoditas ekspor utama, perekonomian Indonesia tetap stabil dan tumbuh positif sebanyak 4,94% pada kuartal ketiga tahun 2023. "Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat termasuk kita semua di jajaran Kemenkumham," urainya. (Humas Kemenkumham Jatim)
