Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) bersama Gus Ipul

 

 

Keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur secara langsung ataupun tidak, membawa pengaruh terhadap berbagai sektor di Jawa Timur, belum lagi dampak dari adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Paket kebijakan Pemerintah terkait orang asing dan organisasinya, yang dimungkinkan adanya ekses-ekses yang berdampak negatif yang akan berpengaruh pada kompleksitas permasalahan Politik, Hukum, Kesejahteraan masyarakat dan Keamanan negara yang dapat merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Suka atau tidak, merupakan cambuk sekaligus tantangan bagi Tim Pengawasan Orang Asing di Provinsi Jawa Timur maupun Tim PORA Kabupaten/ Kota agar lebih meningkatkan penguatan koordinasi, dan meningkatkan regulasi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing secara terkoordinasi.

 

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, turut menghadiri dan memberikan pengarahan dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) yang diselenggarakan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Dalam rapat ini Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur, Susy Susilawati hadir dan memberikan pengarahan.

Dalam arahannya, beliau berpesan agar tim pengawasan orang asing di Provinsi Jawa Timur dapat lebih optimal dan efektif, beliau instruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi segera membentuk Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Kecamatan dengan harapan dapat meminimalisir ekses-ekses yang berdampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing. Selain Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Keimigrasian, Muhamad Yanis memberikan materi terkait Bimbingan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) terhadap Orang Asing.

Agenda rapat kali ini terfokus pada pembahasan Informasi dan kajian isu aktual pelanggaran dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi khusunya terkait isu nasional dan menjadi perhatian banyak pihak serta tren pemberitaan di berbagai massmedia maupun sosial media dan dilajutkan Penyusunan recana kegiatan operasi lapangan secara terkoordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing.