JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja (Rakordal) Tahun 2023 mengusung tema Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaannya akan fokus pada pendalaman akar masalah dan perumusan solusi.
Hal itu disampaikan Ketua Steering Committee yang sekaligus Kepala Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Kemenkumham Y Ambeg Paramarta ketika menyampaikan arahannya pagi ini (12/12).
Ambeg menyampaikan materi terkait konsep dasar policy logic model. Dia mengatakan bahwa Rakordal ini berangkat dari arahan presiden, khususnya terkait reformasi birokrasi.
"Arahan presiden jelas, bahwa tujuan dari pemerintahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pelayanan yang bersih dan bebas dari KKN," terangnya.
Ambeg berharap, Rakordal ini dapat menciptakan birokrasi yang berdampak. Dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jangan sampai RB yang kita lakukan hanya berupa tumpukan kertas saja," tegas Ambeg.
Tidak itu saja, Ambeg berharap agar pimti pratama sebagai pelaksana kebijakan tidak hanya berhenti pada out put. Namun harus mulai memikirkan sampai outcome dan impact.
"Kalau berhenti pada output, maka hanya berhenti pada acara rapat dan dokumentasi, kami ndak mau seperti itu, harus ada dampak yang bisa diukur secara konkrit," urai Ambeg.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara menekankan pentingnya identifikasi masalah yang berdampak pada pencapaian kinerja. Selanjutnya, penyusunan rencana aksi 2024 yang rigid dan detail menjadi kunci keberhasilan yang sangat penting.
"Kami mengundang pimti pratama di wilayah agar bisa berpartisipasi dan menentukan target serta hasil akhir keberhasilan secara mufakat," terang Ida Asep.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Kepala Divisi Administrasi Saefur Rochim, Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus, Kepala Divisi Pemasyarakatan Asep Sutandar dan Kadiv Yankumham Nur Ichwan. (Humas Kemenkumham Jatim)
