RAPAT TEKHNIS PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR BATU

FOTO BERITA RAPAT TEKNIS PEMASYARAKATAN DI KUSUMA AGROWISATA BATU MALANG

Senin (4/9), Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur hari ini melaksanakan kegiatan Rapat Teknis Pemasyarakatan, bertempat di Kusuma Agrowisata Hotel Kota Batu Malang, yang dihadiri oleh Susy Susilawati, Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Giri Purbadi Kepala Divisi Pemasyarakatan juga di ikuti oleh Kepala  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Rapat  kali ini membahas penanganan over kapasitas dan narapidana highrisk yang menjadikan Jatim masuk kategori zona merah dalam hal over kapasitas. Dalam arahannya Susy mengatakan bahwa “Dengan redistribusi warga binaan pemasyarakatan tidak hanya jadi wacana dan dibicarakan saja akan tetapi harus dilaksanakan secepatnya, karena kita sudah masuk zona merah, kalau sampai tertunda tunda maka di khawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, seperti yang terjadi di kanwil Riau dan Bengkulu”, ujarnya. Kepada seluruh Rutan dan Lapas Susy menegaskan harus mau menerima napi pindahan dari lapas dan rutan yang over kapasitas. Redistribusi warga binaan pemasyarakatan ini diutamakan pelaksanaannya diawali dari Rutan kelas 1 Surabaya, Lapas kelas 1 Surabaya dan Lapas kelas IIA Sidoarjo.

Sementara itu Giri Purbadi Giri Purbadi dalam arahannya menyampaikan bahwa zona merah ini jangan di biarkan dan harus segera ditindak lanjuti karena akan berdampak pada pelayanan pembinaan, untuk itu di instruksikan kepada semua Unit Pelaksana Teknis agar bekerjasama, bahu membahu untuk saling membantu satu sama lain di dalam penanganan over kapasitas ini, disampaikan juga bahwa redistribusi ini adalah prioritas pertama disamping untuk memperkecil dampak dari over kapasitas, juga yang akan dilakukan adalah terkait dengan penanganan napi highrisk.

Dan dari hasil keputusan rapat tersebut diperoleh kesepakatan bahwa Lapas Rutan siap menerima warga binaan pemasyarakatan pindahan dengan beberapa kategori agar tidak menjadi masalah dan disesuaikan pula dengan kondisi Unit Pelaksana Teknis setempat. (Tim Humas).


Cetak   E-mail