Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM perlu mendapat dukungan darI semua pihak. Karena agenda ini bukanlah rencana aksi Pemerintah Pusat saja, tetapi juga seluruh unsur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Kanwil Kemenkumham Jatim bertekad untuk mendukung sepenuhnya, dengan mencapai Target Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yg mencakup capaian, indikator proses, dan indikator struktur yg mekanisme nya diatur dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Oleh sebab itu, pada hari ini 8 September 2017 Kantor Wilayah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, dalam rangka memenuhi kriteria penilaian yang belum lengkap dari beberapa Kabupaten/Kota. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagian 12 Kabupaten/Kota telah lengkap datanya dan berhasil diunduh ke dalam aplikasi Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan 23 Kabupaten/Kota belum lengkap data pendukungnya, sedangkan ada 3 Kabupaten/Kota yang namun mengirimkan berkas penilaian.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, M. Yunus Affan, yang sekaligus memberikan sambutan; Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jatim; Bakesbang Pemerintah Provinsi Jatim; Bappeda Provinsi Jatim; serta Bagian Hukum Kabupaten/Kota peserta Kab/Kota Peduli HAM.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Yankum berpesan agar Para peserta dapat mendorong dan memotivasi instansi vertikal masing-masing OPD di Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar kriteria penilaiannya bisa terpenuhi dan manfaat nya bisa terwujud serta betul-betul dirasakan implementasi nya oleh masyarakat. (Humas Kanwil Jatim)