SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Produk Hukum Daerah. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Airlangga tersebut membahas berbagai aspek penting terkait hukum daerah.
Empat Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi menjadi fokus utama rapat. Antara lain, Rancangan Peraturan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2027. Selain itu, 174 Rancangan Peraturan Bupati Malang mengenai Batas Desa juga turut dibahas.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum, Haris Nasiroedin, melibatkan berbagai pihak seperti Tim Pokja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam kesimpulannya, keempat Raperbup dapat dilanjutkan dengan catatan untuk menyesuaikan substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aspek penting yang ditekankan dalam rapat adalah kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal ini menekankan pentingnya kualitas dan ketepatan dalam penyusunan Raperda dan Raperkada.
Rapat ini menjadi wujud komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam memastikan setiap produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur. (Humas Kemenkumham Jatim)
