SURABAYA – Para Pimti Kanwil Kemenkumham Jatim memimpin jajarannya menghadiri Taklimat Awal (Entry Meeting) Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum & HAM Tahun 2023 hari ini (24/1). Sebagai salah satu satker yang menjadi obyek pemeriksaan, Kanwil Kemenkumham Jatim siap berkomitmen mensukseskan kegiatan dan memberikan kontribusi positif.
Kegiatan yang digelar secara daring itu dihadiri oleh Menkumham, Yasonna H Laoly. Dari BPK, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Koordinator tim pemeriksa yang juga Auditor Utama pada Auditorat Keuangan Negara I BPK RI Akhsanul Khaq hadir langsung di Graha Pengayoman. Sedangkan dari Jatim, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono didampingi para pimti pratama dan seluruh kepala UPT jajaran mengikuti dari Lapas IIB Blitar.
Dalam sambutannya, Yasonna meminta jajarannya, baik di tingkat pusat maupun di kanwil, agar senantiasa mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK. Apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, lanjut Yasonna, segera lakukan komunikasi dengan tim pemeriksa.
“Saya ucapkan selamat bekerja bagi tim pemeriksa BPK dan tim pengelola keuangan Kemenkumham, kami mendukung sepenuhnya,” ujarnya.
Sementara itu, Nyoman menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan pihaknya sudah memiliki standar pemeriksaan. Yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). “Hal yang menarik adalah dalam aturan ini mengatur terkait komunikasi pemeriksaan,” terangnya.
Menurut Nyoman, pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dan/ atau pemangku kepentingan.
Untuk itu, dia berharap stakeholder yang diperiksa nantinya bisa menjalin komunikasi dengan baik. Karena menjadi bentuk sinergi.
“Dengan sinergitas, kita bisa mensukseskan proses pemeriksaan dengan baik,” tuturnya.
Kemenkumham menjadi 1 dari 16 Kementerian yang signifikan terhadap LKPP. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan interim pada 23 Oktober hingga 29 Desember 2023 lalu. Selanjutnya akan digelar pemeriksaan secara terinci di tujuh kabtor wilayah. Selain Kanwil Jatim, ada pula Kanwil DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali juga menjadi tempat pemeriksaan terinci yang akan dilakukan hingga 27 Mei 2024 mendatang. (Humas Kemenkumham Jatim)
