JAKARTA - Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Asep Sutandar menghadiri Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan tahun 2024, hari ini (27/2). Kegaiatan yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta itu mengusung tema "Pemasyarakatan Pasti Berdampak."
Kegiatan yang rencananya berlangsung hingga 29 Februari 2024 itu dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga. Selain itu, ada pula beberapa narasumber, termasuk Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu dan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Ida Asep Somara. Juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PPM Manajemen.
Rakernis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di tingkat pusat dan wilayah mengenai strategi pencapaian kinerja pemasyarakatan.
"Evaluasi capaian kinerja tahun 2023, penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko (MR), serta pembangunan Zona Integritas menjadi fokus utama," ujar Asep.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dijelaskan bahwa implementasi Manajemen Risiko (MR) sangat penting untuk mengelola risiko secara efektif.
Kegiatan ini juga membagi peserta dalam tujuh Komisi. seperti Komisi I Dukungan Manajemen dan Teknis hingga Komisi VII Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.
"Output yang diharapkan adalah Dokumen Manajemen Risiko (MR) yang sesuai dengan regulasi, terutama Permenkumham nomor 5 tahun 2018 di Bidang Pemasyarakatan," urainya.
Analisis risiko yang disusun diharapkan dapat mencerminkan realitas lapangan, menciptakan kesamaan persepsi di semua level, dan membantu menyusun strategi pengendalian risiko.
Rakernis Pemasyarakatan Tahun 2024 diharapkan juga mendorong kepala satker di lingkungan Pemasyarakatan untuk menyusun dokumen Manajemen Risiko (MR) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, guna mendukung efektivitas dan kesinambungan program pemasyarakatan di seluruh wilayah. (Humas Kemenkumham Jatim)
