SIDOARJO – Para Wakil Rakyat dari Komisi III DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Jawa Timur merasa surprise. Banyak yang megucapkan pujian kepada Kanwil Kemenkumham Jatim. Baik dari segi cara menyambut, memaparkan jawaban hingga komitmen peningkatan pelayanan.
Salah satu anggota rombongan tim yang melontarkan pujiannya adalah Arteria Dahlan (F PDIP). Dia memuji cara penyambutan yang dilakukan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Pujian ini juga diamini oleh anggota yang lain Andi Rio Idris Pandjalangi (F Golkar). “Kami mengapresiasi cara Kakanwil dan jajaran dalam menyambut para wakil rakyat,” sanjungnya.
Sementara Wihadi Wiyanto (F Golkar) mengapresiasi capaian kinerja dan komitmen peningkatan layanan yang dilakukan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Begitu juga Taufik Basari (F Nasdem) mengapresiasi implementasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang bisa mengurangi sedikit masalah overkapasitas. “Saya berharap ada satu legacy dari Kakanwil yaitu terkait dengan komitmen menghajar narkoba,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal (F PKB) yang juga mengapresiasi layanan Mobile Passport Kanimsus Surabaya.
Selain itu, para wakil rakyat juga melontarkan berbagai pertanyaan. Mulai dari dugaan adanya pelanggaran HAM, HKI, Kewarganegaraan ganda hingga kemudahan pelayanan AHU. Persoalan klasik di Pemasyarakatan dan Keimigrasian juga menjadi fokus utama.
Untuk meminimalisir konflik di kemudian hari, Didik Mukrianto dari F Demokrat meminta harus ada mitigasi resiko di bidang keimigrasian. Terutama terkait bagaimana menjaga perbatasan agar tetap aman. Selain itu, Arteria Dahlan juga meminta adanya mitigasi dan pendataan WBP kasus narkoba baik bandar maupun pengguna. Terutama yang diindikasikan berbahaya dan mendapat vonis panjang. . “TIMPORA harus melakukan inventarisasi WNA, karena di Jatim ini sangat berpotensi besar jadi jujukan WNA ilegal,” pinta Wihadi.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Krismono menyampaikan bahwa pihaknya ingin konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Karena layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian kami dalam melayani masyarakat secara prima. “Dan ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner,” terangnya.
Wajib hukumnya, lanjut Krismono, bagi pihaknya untuk terus berinovasi. Dan mengembangkan teknologi untuk mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (Humas Kemenkumham Jatim)
