SURABAYA – Ditjen Imigrasi mulai merapikan berbagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) di jajarannya. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan PKS antara Ditjen Imigrasi dan stakeholder terkait pagi ini (3/3). Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kumham Jatim itu diikuti seluruh pejabat structural di UPT Keimigrasian Jawa Timur.
Kegiatan diawali sambutan dari Direktur Kerja Sama Keimigrasian Agus Widjaja. Dia menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah agar tercipta kesesuaian antara PKS yang di daerah dengan kebijakan pusat. “Saat ini tercatat ada 126 PKS UPT Keimigrasian, namun sedikit sekali yang masih aktif,” ujarnya.
Untuk itu, Agus berharap kepada seluruh UPT Keimigrasian di Jawa Timur segera melakukan review PKS yang ada. Terutama yang berhubungan dengan pembangunan UKK. Karena jika melihat peruntukan di awaln UKK adalah cikal bakal Kantor Imigrasi kelas III. “Tapi progresnya tidak sama, di beberapa daerah sangat lambat sehingga tidak segera menjadi Kantor Imigrasi,” terangnya.
Salah satu masalahnya adalah karena pergantian pimpinan daerah. Sehingga, ke depan Agus menekankan bahwa UPT harus membuat PKS yang berkualitas. “PKS yang kita buat ke depannya harus bisa mengikat siapa saja pimpinan daerahnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kakanwil Krismono yang membuka kegiatan mengatakan bahwa saat ini persoalan keimigrasian sangatlah kompleks. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dengan stakeholder lain dalam memecahkan persoalan yang ada. “Sinergi dan kolaborasi harus kita lakukan, sehingga bisa menjadi solusi kita ke depannya,” pesannya. (Humas Kumham Jatim)
