PASURUAN - Kawasan industri di Kabupaten Pasuruan yang kian maju juga berdampak pada aspek keimigrasian. Untuk itu, Ditjen Imigrasi menjajaki pendirian Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di kabupaten yang terletak di daerah tapal kuda itu.
Penjajakan yang dipimpin langsung Direktur Kerja Sama Keimigrasian (Dirkermakim) Agus Widjaja itu digelar hari ini (4/3). Dia memimpin tim dengan didampingi Kadiv Keimigrasian Kanwil Kumham Jatim Jaya Saputra dan Kakanim Malang Ramdhani. Tim bertemu langsung Bupati Pasuruan, H. M. Irsyad Yusuf beserta pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pasuruan dan Kepala Kejari Kab Pasuruan.
Pertemuan yang bertempat di Kantor Bupati Pasuruan itu punya agenda utama audiensi. Yaitu terkait rencana pembentukan unit kerja non struktural. Baik itu Unit Layanan Paspor (ULP) atau Unit Kerja Kantor (UKK) di Kabupaten Pasuruan. "Ini masih dalam rangka penjajakan, jadi masih perlu kajian untuk menentukan apakah ULP atau UKK yang akan dibangun di Pasuruan," ujar Agus.
Namun, menurut Agus, program ini untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. Yang salah satu aspeknya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemkab Pasuruan mengharapkan partisipasi Ditjen Imigrasi agar mengadakan pelayanan penerbitan paspor pada Graha Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan.
Agus menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana tersebut. Mengingat Kabupaten Pasuruan memiliki banyak potensi yang melibatkan keimigrasian. Antara lain Pasuruan Industri Estate Rembang, pariwisata dan masyarakat yang sangat religius. Untuk itu, pria asli Bangil ini mendorong pelayanan tidak hanya kepada WNI. Tetapi juga terhadap WNA. "Kami cenderung membentuk UKK karena sekaligus diharapkan dapat menarik investor asing maupun wisatawan mancanegara," tutupnya. (Humas Kumham Jatim)
