ANTUSIAS: Para peserta penjaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) semangat mengikuti kegiatan sosialisasi sore ini (31/5).
SURABAYA - Rencana pembukaan sertifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) baru di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya 160 OBH dalam acara bertajuk Pemerataan Layanan Bantuan Hukum dan Identifikasi Penjaringan OBH Tahun 2018 yang diadakan hari ini (31/5).
Jumlah itu, menurut Kanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati adalah yang terbesar di Indonesia. Selama ini, di daerah lain rata-rata hanya 30-40 OBH baru saja yang datang. "Di Jatim ini lebih dari 4 kali lipat daerah lain, antusiasmenya sangat luar biasa," tuturnya.
Hal ini tentu menjadi sinyal positif dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang hukum. Salah satunya adalah minimnya tahanan yang mendapatkan bantuan hukum secara layak. Meski tidak menyebutkan angka yang pasti, namun mayoritas penghuni Lapas/ Rutan adalah orang miskin. Dan tidak mendapatkan bantuan hukum. Padahal, saat ini jumlah penghuni Lapas/ Rutan di Jatim mencapai 26.000 orang dari kapasitas maksimal 11.000 orang. "Karena tidak mendapat bantuan hukum yang layak, mereka terima saja mendapat vonis berat, ini sungguh ironis," sesalnya.
Ibu Susy menjelaskan, setidaknya ada dua faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Yaitu karena ketidaktahuan mereka dan kurangnya jumlah OBH. Selama ini, baru 44 OBH di Jatim yang terakreditasi oleh Kemenkumham RI. Dan mayoritas berada di kota-kota besar saja. Untuk itu perlu adanya tambahan OBH yang cukup banyak. "Saya berharap bapak/ ibu sekalian bisa sejalan dengan komitmen kami untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin," harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim Mustiqo Vitra menyebutkan bahwa acara kali ini sifatnya hanya sosialisasi. Sekaligus untuk mwlakukan penjaringan, sampai sejauh mana antusiasme OBH di Jatim. Nantinya, pendaftaran OBH baru akan dibuka pada bulan Juli mendatang. "Ini sangat positif, karena jumlahnya sangat banyak yang ingin mendaftar," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, dua pemateri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan materi kepada peserta. Mereka adalah Constantinus Kristono (Kabid Bantuan Hukum) dan Masan Nurpian (Kasubid Program Bantuan Hukum). Keduanya memberikan gambaran kondisi bantuan hukum di Indonesia yang terjadi saat ini. (Humas Kemenkumham Jatim)
