BERI ARAHAN: Dirjen PP Prof. Widodo Ekatjahjana saat memberikan pengarahan kepada para perancang perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jatim (2/8).
SURABAYA – Kunjungan kerja Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) ke Surabaya berlanjut. Hari ini (2/8) Prof. Widodo Ekatjahjana menyambangi para Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jatim.
Tujuan kunjungan dari Prof Widodo adalah dalam rangka pembinaan, pengarahan dan forum pendalaman materi. Yaitu tentang pengharmonisasian perda dan peraturan kepala daerah menurut peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2015 dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Beliau didampingi Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti.
Sedangkan dari pihak Kanwil diwakili Kabag PPL Meirina Saeksi, Kasubag Kepegawain dan Tata Usaha Priambodo Adi Wibowo dan Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Haris Nasiroedin. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Teleconference Kanwil Kemenkumham Jatim. “Jatim akan menjadi pilot project terkait peran serta kantor wilayah beserta para perancangnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” terangnya.
Prof Widodo mengungkapkan alasannya mengapa memilih provinsi paling timur di Pulau Jawa itu. Salah satunya adalah karena wilayah kerjanya sangat luas. Total ada 39 Wilayah Kerja (38 Kab/ Kota + Provinsi). Selain itu, menurutnya, Kanwil Jatim jadi salah satu yang paling aktif dalam keikutsertaannya merancang suatu peraturan perundang-undangan. “Kita coba dulu di Jatim, nanti daerah lain harus mencontoh,” jelasnya.
Belaiu mengungkapkan, bahwa tujuan proyek ini adalah untuk mengangkat performa kantor wilayahnya. Dan merupakan misi kelembagaan. Bukan misi pribadi perancang. Walaupun nanti ujung tombaknya adalah para perancangnya. "Sehingga Kakanwil itu gagah, para perancangnya berwibawah, dibutuhkan oleh banyak lembaga," ujarnya.
Karena pentingnya proyek ini, Prof Widodo mengingatkan agar para perancang untuk bekerja lebih keras. Termasuk memperhatikan kembali etika mereka.” Setelah menerima hak, negara menuntut kewajiban saudara. Siap tidak siap, saudara harus menjalankan jika negara membutuhkan,” tuturnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
