SURABAYA - Sinergitas terus dibangun Kanwil Kemenkumham Jatim bersama institusi penegak hukum lain. Hari ini (10/9), dilaksanakan rapat koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Polisi (Dilkumjakpol) Plus. Sebagai upaya untuk mensinergikan lembaga penegakan hukum.
Rapat tersebut dilaksanakan di Aulan Kanwil Kemenkumham Jatim. Forum yang dihadiri perwakilan Pengadilan Tinggi Jatim, Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dan Biro Hukum Pemprov Jatim itu dipimpin langsung Kadiv Pemasyarakatan Anas Saeful Anwar. Beliau didukung pra kepala UPT Pemasyarakatan se-korwil Surabaya.
Dalam rapat tersebut, Bapak Anas mengatakan, bahwa saat ini persoalan mendasar yang masih menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum di Indonesia adalah praktek penyelenggaraan hukum yang belum mencerminkan keterpaduan antarinstitusi penegak hukum.
Karenanya, Rakor Dilkumjakpol Plus yang nantinya diselenggarakan diharapkan bisa menyatukan semua unsur lembaga penegakan hukum. Pelinatan instansi terkait diharapkan dapat lebih mengurai permasalahan yang dihadapi srhingga penambahan fungsi (Plus) menjadi salah satu poin penting dalam forum ini. Agar tidak ada lembaga yang bersifat parsial, membawa ego sektoral dan sikap arogansi oknum dari masing-masing institusi penegak hukum. "Sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu, masalah yang ada bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan," katanya.
Karena sifatnya masih persiapan, rapat tersebut membahas penentuan waktu kapan forum Dilkumjakpol Plus dilakukan. Namun, dalam forun tersebut juga dilakukan pemetaan masalah penegakan hukum yang ada. Sehingga, masing-masing perwakilan instansi membeberkan masalah yang selama ini muncul. "Isu aktual dalam Dilkumjakpol Plus 2018 ini adalah masalah overstaying, penanganan resiko tinggi, single identity, rehabilitasi narapidana narkotika penanganan narapidana teroris, penyerahan/ penitipan basan dan baran, perlakuan Anak Berhadapan dengan Hukum dan penyelenggaraan Industri di Lapas," ujar Kabid Binbim Paspa Ikom Divpas, Saefur Rachman.
Sedangkan Kalapas Kelas I Surabaya Pargiono mengungkapkan bahwa forum ini merupakan media komunikasi yang sangat penting. Dan akan menghasilkan keputusan yang optimal apabila pimpinan tertinggi bisa datang. "Kami berharap bisa dikomunikasikan kepada pimpinan di masing-masing instansi," ujarnya.
Sementara itu, AKBP Wisnu Chandra mengungkapkan perlu adanya sinergitas untuk menyelesaikan masalah dugaan pengendalian narkoba dari dalam Lapas. Terutama untuk memberantas peredaran alat komunikasi yang ada di dalam Lapas. Sedangkan dari Biro Hukum Pemprov Jatim mengusulkan penguatan terhadap tim saber pungli. (Humas Kemenkumham Jatim)
