SURABAYA - Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau e-LAPOR merupakan sarana pengaduan yang semakin populer di masyarakat. Untuk itu, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dengan cepat memberikan respon terhadap aduan masyarakat. Hari ini (26/11) Karo Humas Kemenkumham RI Ajub Suratman memberikan penguatan kepada para admin e-LAPOR di UPT.
Ajub didampingi Kabag PPP Kanwil Kemenkumham Jatim Meirina Saeksi dan Kasubag Layanan dan pertimbangan Hukum Biro Humas Deswati. Penguatan yang dikemas dalam bentuk Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi LAPOR Tahun 2018 itu dilangsungkan di Aula.
Pada sambutannya, Ajub menuturkan aplikasi e-LAPOR telah diimplementasikan pelaksanaannya oleh seluruh unit Eselon I dan diteruskan pada seluruh Kanwil. Kanwil Kemenkumham Jatim dengan jumlah Satuan Kerja mencapai 63 UPT, memiliki tingkat rentan yang tinggi terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Khususnya dalam hal pelayanan publik.
Dengan kondisi itu, Ajub menjelaskan bahwa setiap satker tetap harus memberikan respon yang cepat dalam menanggapi keluhan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. “Karena di era keterbukaan informasi seperti saat ini, masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang efektif, efisien dan transparan,” jelasnya.
Di samping itu e-LAPOR merupakan salah satu target kinerja yang diberikan kepada seluruh Kantor Wilayah, termasuk satuan kerja dibawahnya. Para pejabat penghubung e-LAPOR, harus memberikan pelaporan guna memenuhi target kinerja dimaksud. “Sehingga kita harus benar-benar memberikan yang terbaik,” terangnya.
Untuk diketahui Aplikasi LAPOR ini dikelola langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Peran dari KSP ini adalah memonitor masuknya pengaduan untuk selanjutnya didisposisikan ke Institusi/ Lembaga dan Kementerian agar segera ditindaklanjuti.
Aspirasi dan penyampaian pengaduan terhadap kinerja Pemerintah berbasis aplikasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, hanya dengan login melalui Smartphone masyarakat kini bisa langusng mengakses Aplikasi tersebut untuk menyampaikan Aspirasi, keluhan, dan pengaduan terhadap kinerja pelayanan Instansi Pemerintahan. (Humas Kemenkumham Jatim)
